RRI.CO.ID, Bengkulu Utara - Kawasan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Palak Siring Kemumu di Kecamatan Arma Jaya, Bengkulu Utara, mulai diproyeksikan sebagai destinasi ekowisata unggulan berskala nasional. Upaya ini dilakukan melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta kalangan akademisi dan peneliti lingkungan.

Kunjungan kerja Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata Republik Indonesia, Zita Anjani, pada Selasa, 28 April 2026, menjadi salah satu langkah konkret dalam mendorong pengembangan kawasan tersebut. Agenda ini sekaligus memperkuat rencana pembangunan kawasan pendidikan berbasis konservasi terpadu.

Bupati Bengkulu Utara, Arie Septia Adinata, menegaskan pentingnya menjaga keberadaan Palak Siring Kemumu sebagai aset ekologis daerah. Ia menyebut kawasan tersebut memiliki potensi besar sebagai pusat agrowisata sekaligus habitat flora langka yang harus dilindungi.

Menurutnya, kelestarian kawasan harus menjadi prioritas utama agar tidak terjadi alih fungsi lahan yang merusak ekosistem. Pemerintah daerah bersama masyarakat disebut telah berkomitmen menjaga keseimbangan lingkungan di kawasan tersebut.

Zita Anjani menilai Palak Siring Kemumu memiliki daya tarik yang unik karena menggabungkan unsur wisata alam, nilai sejarah, dan fungsi pendidikan dalam satu wilayah. Ia juga menyoroti keberadaan Rafflesia kemumu yang menjadi salah satu kekayaan hayati bernilai tinggi di tingkat global.

Ia menekankan bahwa pengembangan sektor pariwisata ke depan harus berbasis prinsip keberlanjutan lingkungan. Dukungan pemerintah pusat akan diarahkan untuk memastikan kawasan ini berkembang tanpa mengabaikan aspek konservasi.

Dalam rangkaian kunjungan tersebut, dilakukan penandatanganan prasasti sebagai simbol penguatan status kawasan KHDTK. Selain itu, rombongan juga melakukan peninjauan lapangan melalui kegiatan trekking untuk melihat langsung habitat Rafflesia.

Kegiatan tersebut turut diisi dengan dialog bersama kelompok sadar wisata setempat guna membahas peluang pengembangan ekonomi kreatif berbasis desa wisata. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pengelolaan kawasan yang berkelanjutan.