Wagub Mian Dorong Penetapan Garga TBS Rutin Tiap Bulan

RRI.CO.ID, Bengkulu - Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyoroti harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di wilayahnya yang dinilai masih tertinggal cukup jauh jika dibandingkan dengan provinsi tetangga. Hal tersebut disampaikannya secara langsung usai menghadiri rapat koordinasi penetapan harga TBS yang berlangsung pada Kamis, 16 April 2026.

Ketimpangan harga ini terlihat jelas saat melakukan komparasi data lapangan dengan wilayah produsen sawit lainnya di Pulau Sumatra. “Kita kebanyakan masih di harga Rp3.100, sementara studi tiru kita di Riau harga TBS sudah mencapai Rp3.800 per kilogram,” ungkap Mian saat menjelaskan disparitas harga tersebut.

Menurut Mian, selisih harga yang terlalu lebar ini sangat berpotensi merugikan ekonomi para petani lokal yang menggantungkan hidup pada perkebunan sawit. Ia menegaskan, perbedaan harga TBS di Bengkulu dengan provinsi lain masih terlalu timpang sehingga kesejahteraan petani dinilai bisa terancam jika tidak segera dibenahi.

Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap agar seluruh perusahaan pabrik kelapa sawit dapat mematuhi standar harga yang telah disepakati bersama dalam rapat tersebut. “Saya sangat berharap harga TBS yang telah ditetapkan ini benar-benar dipatuhi oleh seluruh pihak demi meningkatkan kesejahteraan petani kita,” tuturnya penuh harap.

Selain kepatuhan harga, Wakil Gubernur juga meminta adanya pembaruan data harga secara berkala agar nilai jual TBS tetap kompetitif mengikuti perkembangan pasar global. “Atas nama Bapak Gubernur, saya meminta agar rapat penetapan harga TBS ini dilakukan secara rutin paling lambat satu bulan sekali,” kata Mian kepada jajaran terkait.

Sebagai hasil akhir dari rapat di Kantor Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Provinsi Bengkulu, harga TBS periode II April 2026 akhirnya disepakati sebesar Rp3.463 per kilogram. Angka ini diharapkan menjadi titik awal perbaikan nilai tukar petani sawit di Bengkulu, sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif.