RRI.CO.ID, Bengkulu – Perekonomian Provinsi Bengkulu menunjukkan tren positif pada awal tahun 2026. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Bengkulu, M Irfan Surya Wardana, dalam Sarasehan Perekonomian dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional (KFR), Kamis 9 April 2026.

Dalam paparannya, Irfan menegaskan komitmen pemerintah pusat menjadikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai bantalan utama atau shock absorber dalam menghadapi berbagai gejolak ekonomi. Melalui subsidi, bantuan sosial, serta berbagai stimulus ekonomi, APBN diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan stabilitas ekonomi daerah.

“Belanja APBN dan APBD memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung stabilitas perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Bengkulu,” ujar Irfan.

Kinerja keuangan negara di Bengkulu pada awal tahun ini menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Hingga 28 Februari 2026, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp409,5 miliar, atau tumbuh 24,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi belanja negara, realisasi juga mengalami peningkatan dengan capaian Rp2,35 triliun, atau naik 25,33 persen. Pertumbuhan paling tinggi terjadi pada belanja modal yang melonjak hingga 245,56 persen, mencerminkan percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp156,38 miliar kepada 42.646 penerima hingga 31 Maret 2026. Penyaluran ini dinilai turut mendorong perputaran ekonomi di daerah.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan sebesar Rp1,9 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung berbagai layanan publik, termasuk penyaluran dana BOS kepada 359.435 siswa serta operasional 118 puskesmas melalui Bantuan Operasional Kesehatan (BOK). Selain itu, program Makan Bergizi Gratis juga telah menjangkau lebih dari 214 ribu penerima manfaat.

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, Kanwil DJPb Bengkulu juga menyampaikan sejumlah rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah dan instansi terkait.

Pertama, mendorong belanja berkualitas (quality spending) dengan mengarahkan anggaran pada program produktif seperti kegiatan padat karya dan bantuan sosial yang tepat sasaran. Kedua, mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui prinsip “Belanja di Bengkulu, untuk Bengkulu”, dengan memaksimalkan pengadaan barang dan jasa dari pelaku usaha lokal.

Ketiga, memperkuat digitalisasi pajak dan layanan publik melalui penerapan sistem pembayaran non-tunai, e-retribusi, serta penggunaan tapping box pada tempat usaha guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara transparan. Keempat, mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas, sehingga satuan kerja dapat segera merealisasikan belanja dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa menunggu akhir tahun anggaran.

Menutup paparannya, Irfan menegaskan bahwa Kanwil DJPb Bengkulu akan terus mengedepankan pelayanan prima melalui prinsip PACAK (Profesional, Akuntabel, Cepat, Amanah, dan Kolaboratif).

“Momentum kinerja pendapatan dan belanja yang positif pada triwulan I 2026 ini merupakan modal penting bagi kita bersama. Sinergi seluruh pihak perlu terus diperkuat untuk mewujudkan Bengkulu yang lebih sejahtera,” kata Irfan.