RRI.CO.ID, Bengkulu - Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menginstruksikan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam merespons berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini ditekankan sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi perpanjangan tangan pemerintah pusat demi menjaga kondusivitas publik.

Terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sempat meresahkan warga, Helmi memastikan bahwa kabar tersebut tidaklah benar. Berdasarkan konfirmasi langsung kepada pihak Pertamina, ia menjelaskan bahwa kebijakan yang berlaku per 1 April 2026 bukanlah kenaikan harga, melainkan skema pembatasan distribusi.

Selain masalah BBM, Gubernur juga memberikan perhatian serius terhadap dugaan praktik jual beli jabatan kepala sekolah yang viral di media sosial. Ia meminta pihak terkait segera melakukan penelusuran mendalam dan memanggil oknum yang terlibat guna memastikan kebenaran informasi tersebut secara transparan.

Helmi menegaskan bahwa praktik jual beli jabatan sama sekali tidak ditoleransi dan tidak pernah terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Masyarakat diminta untuk segera melaporkan jika menemukan oknum yang berani menawarkan atau meminta imbalan terkait penempatan jabatan tertentu di instansi pemerintah.

Ke depan, koordinasi antar kepala daerah akan lebih sering dilakukan melalui platform daring sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran daerah. Langkah ini dinilai tetap efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan publik sekaligus mengoptimalkan penggunaan kas daerah untuk kebutuhan yang lebih mendesak.