RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Kota Bengkulu merespons cepat beredarnya video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan pungutan liar oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di kawasan Pantai Zakat. Dalam video tersebut, Ketua Pokdarwis diduga meminta sejumlah uang kepada para pedagang dengan alasan untuk kebersihan, tak hanya itu, yang bersangkutan juga disebut sempat merampas kamera handphone milik seorang wartawan perempuan yang tengah melakukan peliputan di lokasi.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P. L. Tobing, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu Nina Nurdin. Menyampaikan penyesalan atas tindakan yang dinilai tidak mencerminkan sikap seorang pengelola kawasan wisata.

“Sebagai ketua Pokdarwis sekaligus tokoh masyarakat, seharusnya bisa menjaga suasana agar tetap nyaman. Jangan sampai ucapan maupun tindakan justru merugikan pedagang atau pihak lain,” ujar Ronny.

Ia menegaskan bahwa pungutan tersebut bukan bagian dari kebijakan ataupun instruksi resmi Pemerintah Kota Bengkulu maupun Dinas Pariwisata. Ronny juga mengungkapkan bahwa dirinya telah bertemu langsung dengan Ketua Pokdarwis yang bersangkutan guna meredam situasi dan mencari solusi terbaik.

“Kami tidak pernah menginstruksikan adanya pungutan, baik untuk kebersihan maupun alasan lainnya seperti pembangunan infrastruktur. Itu di luar sepengetahuan pemerintah,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pihak, khususnya pengelola dan masyarakat di kawasan wisata. Untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan kenyamanan lingkungan demi kemajuan sektor pariwisata di Kota Bengkulu.

“Kita ingin pengunjung merasa nyaman datang ke Bengkulu. Ini harus menjadi pelajaran bagi seluruh pengelola wisata agar ke depan bisa lebih baik,” tuturnya.

Pemerintah berharap peristiwa ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama. Sehingga pengelolaan kawasan wisata, khususnya Pantai Zakat, dapat berjalan lebih profesional serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pedagang maupun wisatawan.