RRI.CO.ID, Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk menekan porsi belanja pegawai agar sesuai dengan ketentuan nasional. Salah satu upaya yang disiapkan adalah melakukan perampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini dilakukan sebagai respons atas penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang mengatur agar belanja pegawai di daerah tidak melebihi 30 persen dari total APBD.

Saat ini, komposisi belanja pegawai di lingkungan Pemprov Bengkulu masih berada di kisaran 45 persen. Angka tersebut dinilai cukup tinggi sehingga perlu penyesuaian secara bertahap agar sesuai dengan batas maksimal yang ditetapkan pemerintah pusat.

Kondisi ini juga memunculkan kekhawatiran terkait nasib 1.626 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Bengkulu. Di sejumlah daerah lain, seperti Nusa Tenggara Timur, penyesuaian anggaran bahkan dikabarkan berdampak pada ancaman pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK.

Namun Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, menegaskan pemerintah daerah tidak menjadikan pemutusan kontrak PPPK sebagai langkah utama untuk mengurangi beban belanja pegawai. Menurutnya, Pemprov Bengkulu masih mencari solusi yang lebih proporsional agar penyesuaian anggaran dapat dilakukan tanpa merugikan para pegawai.

“Kita tidak berpikir ke arah itu. Saat ini kita masih mencari solusi lain,” kata Helmi Hasan usai memimpin apel pagi, Senin 30 Maret 2026.

Ia menjelaskan, salah satu langkah yang dipertimbangkan adalah melakukan perampingan struktur OPD. Kebijakan tersebut diperkirakan mampu menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp50 miliar sampai Rp60 miliar.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberlakukan moratorium penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari jalur rekrutmen baru maupun mutasi antar daerah. Kebijakan tersebut dinilai cukup efektif karena setiap tahun terdapat sekitar 500 ASN yang memasuki masa pensiun.

Dengan total sekitar 3.000 pegawai yang ada saat ini, pengurangan secara alami tersebut diharapkan dapat membantu menekan beban belanja pegawai. Di sisi lain, Pemprov Bengkulu juga mempertimbangkan penerapan pola kerja fleksibel atau Work From Home (WFH) untuk meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan.

Melalui kombinasi berbagai langkah tersebut, pemerintah daerah optimistis target penurunan belanja pegawai hingga mendekati 30 persen dapat dicapai secara bertahap tanpa harus mengambil kebijakan ekstrem.