RRI.CO.ID, Bengkulu — Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menertibkan pemanfaatan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di kawasan Pantai Panjang guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Langkah ini dilakukan untuk memastikan potensi penerimaan daerah dari kawasan pesisir dapat dimaksimalkan.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu, Murlin Hanizar, mengatakan selama ini kontribusi PAD sektor pariwisata masih didominasi dari sewa HPL dan sewa lahan. Fokus utama penerimaan tersebut berada di kawasan Pantai Panjang yang menjadi pusat aktivitas wisata.

Di sepanjang kawasan tersebut terdapat berbagai usaha penunjang pariwisata seperti rumah makan, penginapan, hingga hotel. Aktivitas usaha yang terus meningkat dinilai turut mendorong kenaikan potensi pendapatan daerah.

Menurut Murlin, realisasi pendapatan dari HPL menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah daerah juga mulai menertibkan kewajiban pembayaran dari pelaku usaha yang masih menunggak.

Ia menjelaskan keterlambatan pembayaran saat ini tengah ditangani secara bertahap. Untuk mendukung hal itu, pemerintah telah membentuk satuan tugas khusus peningkatan pendapatan daerah.

Satgas tersebut bertugas melakukan penertiban sekaligus pendekatan persuasif kepada para pemegang HPL. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pembayaran sewa lahan.

Pemerintah Provinsi Bengkulu tidak berencana membuka kawasan HPL baru dalam waktu dekat. Fokus kebijakan diarahkan pada optimalisasi dan penataan lahan yang sudah ada.

Menurutnya, potensi kawasan sebenarnya sudah tergarap namun belum sepenuhnya tertib. Karena itu, penataan dan pengawasan menjadi langkah utama yang kini dilakukan pemerintah.

Dengan upaya tersebut, Dinas Pariwisata optimistis target PAD sektor pariwisata tahun 2026 dapat tercapai. Pemerintah menargetkan penerimaan sebesar Rp2,4 miliar dari sektor tersebut.