RRI.CO.ID, Bengkulu - Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu memastikan akan kembali turun langsung ke lapangan untuk menindaklanjuti kelangkaan LPG 3 kilogram yang dikeluhkan masyarakat di sejumlah wilayah menjelang hari raya Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan setelah muncul laporan warga terkait sulitnya mendapatkan gas bersubsidi tersebut dalam beberapa waktu terakhir.

PLT Kepala Disperindag Kota Bengkulu, Alex Pebriansyah, mengatakan pengawasan akan difokuskan pada jalur distribusi LPG 3 kilogram, khususnya di tingkat agen dan pangkalan. Menurutnya, langkah ini penting untuk memastikan pasokan gas bersubsidi tetap tersedia dan penyalurannya tepat sasaran.

“Upaya yang dilakukan yakni melakukan pengawasan distribusi gas elpiji di tingkat agen dan pangkalan. Selain itu, kita juga meminta Pertamina menambah stok LPG, terutama menjelang Lebaran karena kebutuhan masyarakat meningkat, misalnya untuk memasak kue dan kebutuhan rumah tangga lainnya,” kata Alex, Senin 15 Maret 2026.

Alex menjelaskan, salah satu penyebab kelangkaan gas melon diduga karena meningkatnya konsumsi selama bulan Ramadan. Lonjakan pemakaian terjadi seiring banyaknya usaha mikro dadakan yang bermunculan selama bulan puasa.

“Penyebab kelangkaan karena peningkatan jumlah pemakaian gas. Disebabkan banyaknya UMKM dadakan pada saat bulan Ramadan ini,” ujarnya.

Terkait keluhan warga mengenai harga yang mulai meningkat, Alex menilai potensi kenaikan lebih banyak terjadi di tingkat warung atau pengecer, bukan di pangkalan resmi maupun agen. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pengecekan langsung untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan serta harga tetap terkendali.

Selain melakukan pengawasan, Disperindag juga menyiapkan langkah antisipasi untuk menjaga ketersediaan pasokan menjelang Idulfitri. Alex menyebutkan bahwa agen bersama Pertamina akan menambah kuota distribusi LPG 3 kilogram saat masa libur menjelang Lebaran.

Sebelumnya, Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi juga telah menerbitkan surat edaran terkait penggunaan LPG tabung 3 kilogram agar tepat sasaran. Dalam surat edaran tersebut, aparatur sipil negara (ASN), PPPK, pelaku usaha dengan modal di atas Rp50 juta di luar tanah dan bangunan, serta masyarakat yang tergolong mampu diimbau untuk tidak menggunakan LPG subsidi.

Kelompok tersebut diminta beralih menggunakan LPG nonsubsidi ukuran 5 kilogram atau 12 kilogram. Kebijakan ini diharapkan dapat mengendalikan penggunaan gas subsidi sehingga benar-benar dimanfaatkan oleh rumah tangga kecil, pelaku usaha mikro, dan nelayan sesuai ketentuan.