RRI.CO.ID, Bengkulu Utara-Sejalan dengan visi dan misi kepala daerah dalam mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2026 akan memperluas perlindungan bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, Dodi Hardinata mengatakan kebijakan ini diambil untuk memastikan setiap pekerja rentan yang memenuhi kriteria mendapatkan perlindungan dasar dari risiko kerja. Perluasan jaminan sosial merupakan implementasi nyata dari arah kebijakan pembangunan daerah yang berpihak pada masyarakat kecil dan pekerja sektor informal.

“Kami pemerintah daerah berkomitmen untuk memperkuat program jaminan sosial bagi pekerja rentan. Sehingga kedepan kesejahteraan masyarakat lebih merata," katanya.

Dodi menjelaskan, pada tahun 2025 program jaminan sosial baru mencakup dua sektor utama, yakni pekerja rentan di sektor perikanan dan perkebunan. Namun, pada tahun 2026 pemerintah daerah mengambil langkah lebih luas dengan menambah cakupan sektor penerima manfaat.

Perluasan tersebut mencakup sektor pertambangan serta sektor-sektor lain yang bekerja sama dengan pemerintah daerah dan masuk dalam kategori rentan. Kebijakan ini diambil setelah melalui kajian dan identifikasi menyeluruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Bengkulu Utara.

“Pada tahun ini, cakupan akan diperluas ke sektor pertambangan dan sektor rentan lainnya. Setiap pekerja yang memenuhi kriteria dan terdata resmi akan mendapatkan jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan dasar,” ujarnya.

Kebijakan ini tidak hanya memberikan perlindungan kepada tenaga kerja rentan saja, tetapi juga menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan adanya jaminan sosial, para pekerja diharapkan dapat bekerja lebih produktif tanpa dihantui kekhawatiran terhadap risiko kecelakaan kerja maupun ketidakpastian perlindungan sosial.