RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kementerian PPN/Bappenas menggelar dialog strategis untuk memperkuat kolaborasi multipihak dalam percepatan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Santika Bengkulu pada Rabu 25 Februari 2026 dan dihadiri berbagai pemangku kepentingan lintas sektor.

Forum dialog tersebut menjadi ruang penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya untuk mendukung target nasional penurunan emisi serta memperkuat ketahanan iklim melalui kerja sama yang terintegrasi.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo A. A. T. Sambodo, menegaskan bahwa pembangunan rendah karbon merupakan bagian dari strategi nasional menuju Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat. Menurutnya, agenda ini tidak hanya berfokus pada lingkungan, tetapi juga mendorong transformasi ekonomi hijau.

Ia menyebut pembangunan rendah karbon berpotensi membuka lapangan kerja baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberhasilan strategi tersebut sangat ditentukan oleh implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Sumardi, menyatakan dukungan penuh terhadap pembangunan berkelanjutan. Ia menilai isu perubahan iklim sangat relevan bagi Bengkulu yang perekonomiannya banyak bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam.

Sementara itu, Asisten II Setda Provinsi Bengkulu, Raden Ahmad Denni, menyampaikan bahwa Pemprov Bengkulu telah menindaklanjuti komitmen nasional melalui nota kesepahaman dengan Bappenas. Selain itu, Pemprov juga menetapkan Dokumen Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025.

Melalui dialog ini, seluruh pihak sepakat bahwa kolaborasi multipihak menjadi kunci utama percepatan transformasi ekonomi hijau di Bengkulu. Sinergi yang kuat diharapkan mampu mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, dan berpihak pada generasi masa depan.