RRI .CO.ID, Bengkulu— Pemerintah pusat mendorong Provinsi Bengkulu memperkuat implementasi pembangunan rendah karbon di tengah meningkatnya frekuensi bencana dan laju deforestasi. Langkah ini dinilai mendesak agar pertumbuhan ekonomi tetap berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.

Deputi Bidang Pangan Kementerian PPN/Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengatakan pembangunan rendah karbon berketahanan iklim bukan lagi pilihan kebijakan. Menurut dia, agenda tersebut telah menjadi arus utama pembangunan nasional jangka panjang.

“Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim adalah keniscayaan dan tidak bisa ditunda,” ujar Leonardo. Ia menyampaikan hal itu secara daring dalam Dialog Kebijakan Provinsi Bengkulu dan Kolaborasi Multipihak dalam Akselerasi Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim, Rabu, 25 Februari 2026.

Berdasarkan data Bappenas, frekuensi bencana alam di Bengkulu meningkat signifikan dalam dua tahun terakhir. Pada 2023 tercatat 98 kejadian, sedangkan pada 2024 jumlahnya melonjak menjadi 300 kejadian.

Jenis bencana yang terjadi meliputi banjir, longsor, gelombang pasang, dan abrasi. Kondisi tersebut memperlihatkan meningkatnya tekanan lingkungan di wilayah itu.

Selain bencana, Bengkulu juga menghadapi deforestasi lebih dari 32.000 hektare lahan hutan dan nonhutan. Angka tersebut dinilai memerlukan langkah penanganan yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Leonardo menjelaskan arah pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Nasional 2025–2045. Dokumen itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 sebagai landasan transformasi ekonomi nasional.

Indonesia menargetkan transisi menuju energi terbarukan pada 2060 atau 10 tahun lebih cepat dari skenario sebelumnya. Target tersebut menjadi bagian dari strategi menuju Indonesia yang maju, berdaulat, dan berkelanjutan.

Komitmen itu dioperasionalkan melalui RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan lewat Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Dengan demikian, agenda rendah karbon telah terintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Ia menekankan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah. Peran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan sektor swasta menjadi faktor kunci pencapaian target tersebut.

Leonardo mengapresiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu yang telah menetapkan dokumen Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim (PRKBI) daerah. Dokumen tersebut ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2025.

Menurut dia, regulasi tersebut menunjukkan adanya komitmen politik daerah yang jelas. Tantangan berikutnya adalah memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan konsisten dan terukur.

Kegiatan dialog kebijakan itu merupakan inisiasi Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah bersama Bappenas. Forum tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Agenda itu mendapat dukungan dari FCDO (Foreign, Commonwealth & Development Office) Inggris. Oxford Policy Management Limited bertindak sebagai lembaga pelaksana di Indonesia dan bekerja sama dengan LPPM Universitas Bengkulu.

Leonardo menilai Bengkulu memiliki sumber daya alam dan potensi energi baru terbarukan yang besar. Dengan komitmen politik yang kuat, potensi tersebut dapat dioptimalkan untuk mendorong pembangunan yang lebih hijau dan berketahanan.