RRI.CO.ID, Bengkulu – Krisis iklim kian nyata dirasakan masyarakat, mulai dari perubahan pola musim hingga abrasi yang terus menggerus wilayah pesisir. Kondisi ini dinilai sebagai alarm keras bagi arah kebijakan politik nasional agar lebih berpihak pada prinsip keberlanjutan.

Isu tersebut mengemuka dalam Diskusi Green Demokrasi Indonesia yang digelar di Sekretariat Perwakilan DPD RI Bengkulu, Selasa (17/2/2026). Kegiatan ini diikuti mahasiswa pecinta lingkungan dari kalangan Gen Z, IPM, HMI, GMNI, serta anggota SIEJ.

Hadir sebagai narasumber utama Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin bersama Ketua SIEJ Bengkulu, Doni Aftarizal.

Doni menegaskan, perubahan iklim bukan lagi sebatas wacana, melainkan telah berdampak langsung pada kehidupan warga. Salah satu indikator yang paling terasa adalah hilangnya siklus musim buah dalam dua tahun terakhir yang sebelumnya menjadi rutinitas tahunan masyarakat.

“Kita tidak lagi berbicara soal teori perubahan iklim. Masyarakat sudah merasakan dampaknya, dari musim yang tidak menentu hingga abrasi yang menggerus pesisir. Ini bukan sekadar bencana tiba-tiba, tetapi juga bencana senyap yang perlahan menggerogoti ekonomi warga,” tegasnya.

Ia menambahkan, masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam menjadi kelompok paling rentan. Tanpa kebijakan yang berpihak pada lingkungan, krisis iklim berpotensi memperlebar ketimpangan sosial.

Sementara itu, Ketua DPD RI Sultan B Najamuddin menilai konsep green demokrasi sebagai arus baru politik Indonesia yang perlu segera diwujudkan.

“Green demokrasi bukan sekadar agenda lingkungan. Ini adalah model demokrasi yang menekan biaya politik, memperkuat partisipasi publik, dan menjadikan keberlanjutan sebagai fondasi kebijakan,” ujarnya.

Menurut Sultan, pendekatan tersebut mendorong transparansi dan digitalisasi untuk menekan ongkos politik, sekaligus memastikan kebijakan publik berpijak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial, termasuk perlindungan masyarakat adat.

Sebagai rujukan global, ia menyinggung praktik politik hijau yang berkembang melalui European Green Party dan Green Party of the United States. Namun, ia menegaskan Indonesia memerlukan model yang kontekstual dan berakar pada nilai Pancasila.

Diskusi ini mengingatkan bahwa keberlanjutan bukan lagi sekadar pilihan politik, melainkan keniscayaan. Tanpa perubahan paradigma dan langkah konkret, krisis lingkungan dapat berkembang menjadi ancaman multidimensi dengan masyarakat sebagai pihak yang paling terdampak.