RRI.CO.ID, Bengkulu Utara - Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara mencatat, terdapat keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dan keluarga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang terdeteksi tidak dapat menerima pencairan bansos tahap pertama. Rinciannya 111 keluarga penerima manfaat PKH dan 294 keluarga penerima manfaat BPNT.

Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Bengkulu Utara, Affrianto mengatakan kendala utama tidak mencairkan bansos tahap pertama ini karena ditemukan gagal verifikasi rekening. Serta ketidaksesuaian data antara basis DTSEN, dengan data kependudukan di DISDUKCAPIL.

"Dari data yang kami himpun itu ada KPM PKH dan KPM BPNT di Bengkulu Utara yang terdeteksi tidak dapat menerima pencairan bansos tahap pertama. Kalau untuk jumlahnya masing-masing itu mencapai ratusan Keluarga Penerima Manfaat," katanya, 12 Februari 2026

Affrianto menjelaskan perbedaan ejaan nama, nomor induk kependudukan, hingga perubahan alamat yang belum diperbarui, menyebabkan sistem penyaluran otomatis menahan proses transfer bansos ke rekening keluarga penerima manfaat (KPM)/.

Pada umumnya keluarga penerima manfaat tidak dapat mengetahui adanya masalah tersebut sebelum melakukan pengecekan secara langsung.

Maka dari itu Dinas Sosial Bengkulu Selatan meminta peran aktif para pendamping PKH dan TKSK BPNT, agar segera membantu melakukan pemeriksaan data keluarga penerima manfaat yang bermasalah. Sehingga yang bersangkutan dapat segera menerima bantuan sosial tersebut.

"Data-data kependudukan yang belum diperbarui menjadi penyebab penyaluran bansos tertahan secara otomatis oleh sistem. Maka dari itu pami minta kepada pendamping untuk melakukan pemeriksaan terhadap data KPM yang bermasalah tersebut," ujarnya

Selain itu, pendamping juga diminta berkoordinasi dengan operator sistem informasi kesejahteraan sosial next generation atau SIKS-NG yang ada di setiap desa dan kelurahan, guna melakukan perbaikan dan pemutakhiran data. Pemutakhiran data yang akurat menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.

"Kami juga minta pendamping untuk lakukan kordinasi dengan operator SIKS-NG. Agar bisi melakukan perbaikan dan pemutakiran data," ucapnya

Pemerintah Daerah berharap, melalui sinergi pendamping sosial, perangkat desa, dan operator data, seluruh KPM yang terkendala dapat segera menyelesaikan masalah administrasinya. Sehingga dapat segera menerima hak bantuan sosialnya.