Aspirasi lain soal Pendidikan dan BPJS Kesehatan

RRI.CO.ID, Bengkulu – Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Hj. Sri Astuti, S.Pd menggelar reses masa sidang I tahun 2026 untuk menyerap aspirasi masyarakat Kota Bengkulu, Selasa (10/2/2026).

Kegiatan reses yang berlangsung di kediamannya di Kebun Tebeng, Kota Bengkulu tersebut dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu strategis menjadi perhatian, salah satunya persoalan ketenagakerjaan, khususnya terkait pekerja migran luar negeri. Warga menyoroti masih minimnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan pekerja migran legal dan ilegal, yang kerap berujung pada persoalan hukum dan sosial.

Menanggapi hal tersebut, Hj. Sri Astuti menyampaikan bahwa hingga saat ini belum tersedia anggaran sosialisasi dari Dinas Tenaga Kerja. Oleh karena itu, ia berinisiatif memberikan pemahaman dasar melalui momentum reses agar masyarakat tidak salah langkah saat ingin bekerja ke luar negeri.

“Masyarakat harus tahu mana jalur resmi dan mana yang ilegal. Jangan sampai niat mencari penghidupan justru berujung masalah,” tegasnya.

Selain ketenagakerjaan, sektor pendidikan juga menjadi pembahasan serius. Sri Astuti menyoroti persoalan akhlak dan karakter peserta didik, menyusul adanya kasus perkelahian antarmurid yang sempat viral di salah satu sekolah.

Menurut politisi perempuan dari PKS tersebut, kejadian itu tidak sejalan dengan misi Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam meningkatkan nilai religius di tengah masyarakat.

“Pendidikan bukan hanya soal akademik, tetapi juga pembentukan akhlak. Sekolah, orang tua, dan lingkungan harus bersinergi,” ujarnya.

Warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS Kesehatan, khususnya status kepesertaan yang tidak aktif. Kondisi tersebut dinilai menyulitkan masyarakat saat membutuhkan pelayanan kesehatan, meskipun sedang dalam kondisi sakit dan rutin berobat.

Menutup kegiatan reses, Hj. Sri Astuti berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi warga dan mengoordinasikannya dengan instansi terkait agar mendapat solusi yang tepat.

“Aspirasi ini akan kami laporkan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Bengkulu agar dapat menjadi perhatian pihak terkait,” pungkasnya.