RRI.CO.ID, Bengkulu - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, menanggapi aksi boikot yang dilakukan oleh lima Ketua dan delapan Sekretaris DPC PPP se-Provinsi Bengkulu yang tidak menghadiri Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-X di salah satu hotel kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu menyatakan, perbedaan pandangan dalam demokrasi merupakan hal yang wajar.

“Dalam demokrasi pasti ada yang setuju dan tidak setuju. Itu sah-sah saja. Namun, PPP lahir untuk perjuangan umat, sehingga tidak boleh berhenti. Organisasi harus tetap berjalan menjalankan seluruh agenda,” ujar Mardiono pada Kamis, 5 Februari 2026.

Menurutnya, PPP tidak didirikan untuk kepentingan kelompok tertentu ataupun sekadar memperebutkan jabatan ketua dan sekretaris. Partai ini lahir dari ide, gagasan, dan semangat bersama untuk membangun sinergi kekuatan demi menghadirkan kemaslahatan bagi umat dan rakyat.

“Itulah esensi berdirinya Partai Persatuan Pembangunan. Partai ini bukan milik kelompok tertentu, bukan milik orang yang suka atau tidak suka,” tegasnya.

Mardiono juga menekankan bahwa dalam sistem demokrasi, tidak ada pemimpin yang mendapat dukungan seratus persen. Selalu ada pihak yang memilih dan tidak memilih. Namun, setelah keputusan diambil melalui mekanisme yang sah, seluruh kader wajib menghormati dan menjalankannya.

“Demokrasi itu ada suka dan tidak suka. Tapi setelah diputuskan, itu menjadi keputusan bersama yang harus diikuti,” katanya.

Terkait sejumlah DPC yang tidak hadir dalam Muswil, Mardiono menyebut hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi. Ia mempertanyakan komitmen mereka terhadap konstitusi partai. Menurutnya, berpartai politik berarti menjalankan aturan dan AD/ART organisasi.

“Kalau tidak setia pada konstitusi, berarti bukan kader yang militan dan bukan pejuang PPP,” ujarnya.

Ia menambahkan, seluruh persoalan organisasi, termasuk jabatan ketua DPC maupun struktur kepengurusan, telah memiliki mekanisme yang jelas. Begitu pula soal keterlibatan sekretaris jenderal dalam surat dan kegiatan partai.

“Bukan tidak dilibatkan. Setiap rapat dan kegiatan selalu diundang. Kalau belum aktif terlibat, itu pilihan pribadi dan tetap kita hormati,” jelas Mardiono.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa sesuai undang-undang partai politik, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) merupakan penanggung jawab utama organisasi dengan ketua umum sebagai pemegang mandat. Sistem kepemimpinan tersebut, kata dia, sama seperti dalam pemerintahan antara kepala daerah dan wakilnya yang memiliki fungsi berbeda.

“Wakil itu membantu tugas pimpinan. Tapi dalam mengambil kebijakan, harus ada mandat. Tanpa mandat, tidak bisa mengambil keputusan,” ungkapnya.

Mardiono juga menegaskan, bagi pengurus yang tidak menjalankan kewajiban, partai telah menyiapkan sanksi sesuai aturan. Seluruh mekanisme disiplin telah diatur dalam AD/ART.

“Kalau anak tidak sekolah, tentu ada sanksi. Begitu juga di partai. Semua sudah diatur,” katanya.

Menutup pernyataannya, Mardiono menegaskan bahwa PPP bukanlah partai baru. Sejak berdiri pada 1973, PPP telah berusia lebih dari lima dekade dan memiliki sistem organisasi yang matang.

“Selama 53 tahun, semua mekanisme sudah terbentuk. Insya Allah, PPP akan terus solid dan berjalan sesuai konstitusi,” pungkasnya.