RRI.CO.ID, Bengkulu - Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Partai Perindo, yang juga Anggota Komisi II, Edi Hariyanto, menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa penumpukan dan pembuangan sampah di halaman Kantor DPRD Kota Bengkulu serta Kantor Wali Kota Bengkulu. Ia berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran penting bagi semua pihak dalam menyikapi persoalan pengelolaan sampah di daerah ini.

Menurut Edi, persoalan sampah tidak bisa dipandang sepele. Dia mengungkapkan bahwa para sopir angkutan sampah sudah berulang kali mengeluhkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul yang telah melebihi kapasitas (overload), ditambah akses jalan menuju TPA yang rusak dan membahayakan kendaraan.

Keluhan tersebut, kata dia, sebelumnya telah disampaikan kepada DPRD dan pemerintah kota. Saat itu, Pemkot Bengkulu menyatakan kesanggupan untuk memperbaiki akses jalan menuju TPA. Namun hingga terjadi penumpukan sampah di kantor DPRD dan Kantor Wali Kota, persoalan tersebut belum juga terselesaikan.

“Kami berharap pemerintah kota benar-benar serius menangani masalah ini. Jangan sampai akumulasi kekecewaan terus berlanjut karena tentu berdampak pada citra Kota Bengkulu,” ujar Edi pada Kamis, 29 Januari 2026.

Meski demikian, Edi menegaskan bahwa penyampaian aspirasi tetap harus memperhatikan etika dan ketertiban umum. Apalagi aksi menumpahkan sampah di area perkantoran pemerintahan dinilai bukan cara yang tepat dan tidak dapat dibenarkan karena mengganggu pelayanan publik serta mencederai etika penyampaian pendapat.

“Kami memahami keresahan para sopir yang setiap hari bergelut dengan kondisi TPA yang overload dan akses jalan yang rusak. Itu persoalan riil di lapangan dan tidak boleh diabaikan. Namun aspirasi tetap harus disampaikan dengan cara yang bermartabat dan sesuai aturan,” tegasnya.

Sebagai mitra kerja Dinas Lingkungan Hidup, Komisi II DPRD Kota Bengkulu mendorong Pemerintah Kota untuk segera merealisasikan perbaikan jalan menuju TPA Air Sebakul serta menangani persoalan kelebihan daya tampung.

Selain itu Edi menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak cukup hanya dengan perencanaan, tetapi harus terlihat progres nyata di lapangan, termasuk penyelesaian masalah bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional alat berat agar dapat bekerja optimal setiap saat.

Lebih lanjut, Edi menilai persoalan ini juga menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih terlalu bergantung pada TPA. Sementara itu, pemilahan sampah dari sumber serta optimalisasi TPSP dan TPS3R di tingkat kecamatan belum berjalan maksimal. Jika kondisi tersebut dibiarkan, konflik serupa dikhawatirkan akan terus berulang.

Untuk itu, ia mengajak seluruh pihak—Pemerintah Kota, DPRD, petugas lapangan, dan masyarakat—untuk duduk bersama mencari solusi menyeluruh. Pembenahan infrastruktur TPA, lanjutnya, harus diiringi dengan pembenahan sistem, mulai dari pemilahan sampah, penguatan peran bank sampah, hingga upaya pengurangan volume sampah yang masuk ke TPA.

“Tujuan kita sama, yaitu mewujudkan Kota Bengkulu yang bersih, tertib, dan manusiawi, tanpa mengorbankan ketertiban umum dan pelayanan publik,” pungkas Edi.