RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), apt. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., mendorong penguatan regulasi koperasi yang lebih berpihak pada kebutuhan dan karakteristik daerah.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait hasil pemantauan dan evaluasi Peraturan Daerah (Perda) serta Rancangan Perda (Ranperda) tentang pemberdayaan ekonomi koperasi.

RDPU yang digelar oleh Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI tersebut berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 23 Januari 2026.

Dalam forum tersebut, DPD RI menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Asosiasi Dosen Pengkaji Koperasi (ADOPKOP) Prof. Dr. Ir. Agus Pakpahan, M.S., perwakilan Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Bambang Haryadi, S.E. dan Ir. Priskhianto, M.B.A., serta pakar hukum koperasi Universitas Indonesia, Dr. M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. Para narasumber menyampaikan pandangan dan rekomendasi terkait perbaikan regulasi serta tata kelola koperasi agar lebih adaptif terhadap dinamika dan kebutuhan daerah.

Destita menegaskan, DPD RI berkomitmen memastikan kebijakan pemberdayaan koperasi tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi rakyat di daerah.

“Koperasi sebagai pilar utama ekonomi rakyat harus berasaskan kekeluargaan, dikelola secara demokratis, serta berorientasi pada kemandirian dan keberlanjutan,” ujar Destita.

Ia juga menyoroti masih adanya disharmoni antara regulasi pusat dan daerah, serta lemahnya keberpihakan kebijakan terhadap penguatan koperasi di tingkat akar rumput. Menurutnya, kondisi tersebut perlu segera dibenahi melalui harmonisasi regulasi yang melibatkan daerah secara aktif.

RDPU ini menjadi ruang dialog strategis antara pembuat kebijakan dan para pemangku kepentingan koperasi. Melalui forum ini, DPD RI diharapkan dapat merumuskan rekomendasi kebijakan nasional, khususnya terkait tata kelola koperasi dan sinkronisasi regulasi pusat dan daerah agar koperasi semakin berdaya saing dan berkelanjutan.