KBRN, Kepahiang: Dalam upaya memperkuat tata kelola kearsipan di era digital, Pemerintah Kabupaten Kepahiang menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kearsipan, Rabu (6/8/2025), di Aula Command Centre Pemkab Kepahiang. Kegiatan ini diikuti seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Kepahiang, Ir. Abdul Hafizh, M.Si.

Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan bahwa Rakor ini juga menjadi ajang sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan.

“Rakor ini bertujuan mengevaluasi pelaksanaan pengawasan kearsipan di lingkungan Pemkab Kepahiang, serta mendorong pengelolaan arsip yang akuntabel, transparan, dan sejalan dengan transformasi digital,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa arsip yang tertata rapi bukan hanya menjadi dasar pengambilan keputusan, tetapi juga bukti sah dalam pelaksanaan program pemerintahan.

Meski demikian, Wabup turut menyoroti sejumlah persoalan yang masih kerap terjadi, seperti arsip yang belum tertata, tercecer, hilang, bahkan disimpan secara pribadi oleh pegawai, bukan secara institusional. Kurangnya SDM arsiparis serta rendahnya pemahaman OPD tentang pentingnya kearsipan juga menjadi tantangan.

“Arsip yang tertib akan melindungi aset dan hak hukum pemerintah daerah, serta memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi internal,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kepahiang, Dr. Hartono, M.H., dalam kesempatan yang sama menekankan pentingnya tata kelola arsip yang sistematis dan terstandar.

“Pengawasan arsip yang berkelanjutan mencegah risiko kehilangan, kerusakan, dan manipulasi. Karena itu, pengelolaan arsip yang tertib dan terukur sangat penting untuk mendukung kelancaran administrasi dan meningkatkan akuntabilitas publik,” jelas Sekda.

Melalui Rakor ini, Pemkab Kepahiang berharap seluruh OPD meningkatkan kesadaran dan komitmen terhadap pentingnya kearsipan sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang profesional dan modern.