Kapolri: Buruh Indonesia Harus Siap Hadapi Perubahan dan Perkuat Daya Saing Global

RRI.CO.ID, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing buruh Indonesia dalam menghadapi perubahan regulasi, perkembangan teknologi, serta dinamika ekonomi global. Hal tersebut disampaikan Kapolri saat menghadiri sekaligus menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang mengusung tema “Membangun Daya Saing Buruh Indonesia di Tengah Perubahan Regulasi Ekonomi Global”, di Jakarta, Jumat 28 Agustus 2026.

Dalam sambutannya, Kapolri mengapresiasi pelaksanaan Rakernas KSBSI dan berharap seluruh hasil pembahasan dapat menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan kemajuan, perlindungan, serta kesejahteraan buruh Indonesia ke depan. Ia menilai forum tersebut penting untuk memperkuat konsolidasi dan mempersiapkan pekerja menghadapi berbagai perubahan di dunia ketenagakerjaan.

Kapolri menyampaikan bahwa dunia ketenagakerjaan saat ini tengah menghadapi perubahan besar seiring perkembangan revolusi industri dan transformasi teknologi, mulai dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), robotik hingga internet of things (IoT). Menurutnya, perkembangan teknologi tersebut menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah, pengusaha, dan pekerja.

Di satu sisi, teknologi berpotensi mengurangi sejumlah jenis pekerjaan, namun di sisi lain juga membuka peluang terciptanya berbagai lapangan kerja baru. Karena itu, Kapolri menekankan pentingnya kesiapan tenaga kerja agar buruh tetap menjadi bagian utama dalam perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan.

“Bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan,” ujar Kapolri. Ia menegaskan bahwa kemampuan beradaptasi menjadi salah satu faktor penting dalam menghadapi perubahan tersebut.

Kapolri menilai buruh memiliki peran penting sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Hal tersebut turut tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap berada pada angka positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global.

“Ini tidak lepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian sebagai tenaga-tenaga dan tulang punggung perekonomian nasional,” katanya. Menurutnya, kontribusi pekerja menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi nasional.

Lebih lanjut, Kapolri menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai regulasi dan program yang bertujuan meningkatkan perlindungan, kompetensi, serta kesejahteraan pekerja. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah proses pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja.

Kapolri berharap proses tersebut dapat menjadi ruang bersama antara pemerintah, DPR, pengusaha, dan kalangan buruh untuk merumuskan kebijakan yang mampu menjawab berbagai persoalan ketenagakerjaan. Ia juga berharap isu-isu krusial yang selama ini diperjuangkan pekerja dapat dibahas melalui komunikasi dan dialog yang konstruktif.

Ia mengapresiasi terbangunnya komunikasi antara serikat buruh dan kalangan pengusaha dalam menyusun langkah bersama menghadapi tantangan ekonomi ke depan. Menurutnya, kerja sama tersebut dapat menjadi modal penting untuk menciptakan hubungan industrial yang lebih baik dan memberikan harapan bagi seluruh pihak.

“Kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan, untuk bisa maju bersama-sama,” ungkapnya. Ia menilai kondisi tersebut merupakan nuansa yang diharapkan dapat membawa harapan bagi masyarakat dan dunia ketenagakerjaan Indonesia.

Menurut Kapolri, pengembangan industri dan program hilirisasi nasional juga harus menjadi peluang bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena itu, peningkatan kompetensi, kemampuan beradaptasi, serta transfer pengetahuan menjadi hal penting agar tenaga kerja Indonesia mampu mengisi berbagai sektor strategis.

Kapolri berharap buruh Indonesia ke depan tidak hanya berada pada sektor pekerjaan dengan tingkat keterampilan dasar dan menengah, tetapi juga mampu menempati posisi-posisi strategis hingga tingkat manajerial. Untuk mencapai hal tersebut, peningkatan keterampilan dan kesempatan pengembangan karier bagi pekerja harus terus didorong.

“Transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting, sehingga kita siap untuk kemudian menghadapi perkembangan hilirisasi dan kemajuan ekonomi Indonesia ke depan,” tutur Kapolri. Menurutnya, kesiapan sumber daya manusia akan menentukan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan peluang dari perkembangan industri nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Sigit juga menegaskan komitmen Polri untuk terus memberikan pelayanan dan perlindungan kepada para pekerja melalui Desk Ketenagakerjaan Polri. Keberadaan desk tersebut diharapkan dapat membantu menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan hubungan industrial dan perlindungan pekerja.

Keberadaan Desk Ketenagakerjaan, kata Kapolri, merupakan bagian dari upaya Polri untuk membantu menangani persoalan-persoalan industrial, termasuk memberikan perlindungan kepada pekerja dari berbagai bentuk kejahatan maupun persoalan yang dapat berdampak terhadap kehidupan dan hak-hak buruh. Langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen Polri dalam memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada kalangan pekerja.

“Ini menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial,” jelasnya. Kapolri berharap keberadaan Desk Ketenagakerjaan dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh serikat pekerja dan buruh.

Kapolri berharap Desk Ketenagakerjaan Polri dapat terus diperkuat dan menjadi mitra strategis bagi serikat pekerja dan buruh dalam memperjuangkan serta melindungi kepentingan pekerja. Penguatan tersebut diharapkan dapat menciptakan penyelesaian persoalan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan memberikan rasa aman bagi pekerja.

Menutup sambutannya, Kapolri juga menyampaikan apresiasi kepada elemen buruh yang sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Cipta Kerja, namun memilih mengurungkan rencana tersebut. Ia menilai sikap tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menjaga situasi tetap kondusif melalui penyampaian aspirasi secara tertib.

Kapolri menekankan bahwa kekuatan besar yang dimiliki kelompok buruh harus tetap diwujudkan melalui penyampaian aspirasi yang tertib dan bertanggung jawab. Ia berharap seluruh elemen buruh dapat terus memperjuangkan kepentingannya dengan tetap menjaga ketertiban dan kepentingan masyarakat luas.

“Tunjukkan bahwa walaupun rekan-rekan memiliki kekuatan besar, rekan-rekan mampu dan tertib,” kata Kapolri. Pesan tersebut sekaligus menjadi penegasan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan menyampaikan aspirasi dan ketertiban umum.

Pada kesempatan tersebut, Kapolri secara resmi menutup Rapat Kerja Nasional Tahun 2026 Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Rakernas tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi serta mempersiapkan buruh Indonesia menghadapi perubahan ekonomi dan dunia kerja di masa mendatang.