Sidang Tahunan, Senator Destita Titip Aspirasi Pembangunan Bengkulu ke Presiden

RRI.CO.ID, Jakarta - Anggota DPD RI/MPR RI Dapil Bengkulu Apt Hj Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., menghadiri pidato kenegaraan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI, di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Jumat 14 Agustus 2026. Presiden hadir bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming, disambut Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Ketua MPR RI secara resmi membuka Sidang Tahunan MPR RI dan menyampaikan pidato pengantar sidang. Agenda kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI yang disampaikan oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengingat kembali momen ketika dirinya mengucapkan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 di hadapan Majelis, seluruh rakyat Indonesia, dan Tuhan Yang Maha Kuasa.

Selanjutnya presiden menyampaikan empat pedoman utama Kabinet Merah Putih. Pedoman ini merupakan landasan kerja dan arah kebijakan pemerintah pusat dalam menjalankan roda pemerintahan demi kesejahteraan rakyat serta kedaulatan bangsa.

Empat pedoman itu meliputi prinsip konstitusional dengan menjalankan pemerintahan sesuai UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga kedaulatan serta kepentingan nasional. Kemudian merespons cepat dan tepat berbagai persoalan masyarakat, serta menjalankan kebijakan berkelanjutan yang berorientasi pada kepentingan rakyat hingga generasi mendatang.

Senator Destita dalam keterangannya mengapresiasi kinerja positif Kabinet Merah Putih dalam percepatan dan pemerataan pembangunan. Namun ada poin penting terhadap pembangunan di provinsi Bengkulu yang saat ini masih tertinggal dari provinsi lainnya di Sumatera.

Dalam pembangunan di Bengkulu, kekurangan utama terletak pada keterbatasan infrastruktur penghubung antarwilayah, lambatnya pemerataan ekonomi, serta konektivitas logistik yang belum optimal dibandingkan provinsi lain. Hal ini membuat potensi daerah tidak terkelola baik imbas terkendala aksesibilitas.

Urgensi konektivitas ini mengacu pada pembangunan tol trans Sumatera di Bengkulu yang belum optimal menghubungkan provinsi ini dengan provinsi lain. Kemudian tol laut yang dicabut programnya sehingga mobilitas di Pulau terluar Enggano Kabupaten Bengkulu Utara tak sepenuhnya terlayani.

Anggota Komite III itu juga menitipkan aspirasi pembangunan di Kabupaten Seluma yang masih menghadapi sejumlah kekurangan mendasar, terutama pada keterbatasan infrastruktur jalan di daerah terpencil seperti di Kecamatan Seluma Utara, Semidang Alas, dan Ulu Talo. Masalah pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, pelayanan kesehatan serta pemenuhan pendidikan berkualitas juga masih dihadapi di wilayah kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Kaur, Kepahiang, serta di Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong.

Secara keseluruhan, lanjut Destita, APBD pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu masih membutuhkan dukungan fiskal dana APBN melalui transfer ke daerah (TKD). Dana tersebut menjadi sangat dibutuhkan dan strategis diaplikasikan melalui berbagai program pembangunan seperti pembangunan ekonomi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Termasuk pembangunan gizi melalui program makan bergizi gratis (MBG), pembangunan infrastruktur pendidikan melalui revitalisasi sekolah, dan juga program ketahanan pangan. Termasuk revitalisasi lingkungan dan berbagai program yang tercakup dalam asta cita presiden.

''Saya berharap semua aspirasi masyarakat Bengkulu dapat menjadi perhatian pemerintah pusat. Sehingga daerah ini menjadi daerah yang maju seiring cita-cita pemerintah menuju Indonesia Emas 2045," tutur Destita.

Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR/DPD RI tampak dihadiri oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 RI Boediono, Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Selain itu, tampak hadir pula sejumlah duta besar negara sahabat, para pimpinan lembaga negara, serta para menteri Kabinet Merah Putih.