Senator Destita Apresiasi Layanan Haji 2026, Sampaikan Sejumlah Catatan Evaluasi

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komite III DPD RI asal Bengkulu, Apt. Hj. Destita Khairilisani, S.Farm., M.S.M., mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 yang secara umum berjalan baik dan mendapat respons positif dari jamaah. Hal tersebut disampaikan Destita dalam Rapat Kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin 29 Juni 2026.

Rapat digelar dalam rangka pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Sebagai salah satu pengawas haji dari Bengkulu, Destita mengaku telah mengunjungi langsung jamaah yang menempati Tower Hidayah di Tanah Suci.

Dari hasil pemantauan dan dialog dengan jamaah, mayoritas menyampaikan kepuasan terhadap pelayanan haji tahun ini. “Dari jamaah haji yang saya kunjungi, rata-rata merasa puas terhadap pelayanan ibadah haji tahun ini,” kata Destita.

Meski demikian, ia menyampaikan sejumlah catatan untuk menjadi bahan evaluasi salah satunya terkait rekrutmen petugas haji. Menurutnya, perlu ada mekanisme yang lebih baik agar petugas yang telah dinyatakan lulus tidak mudah mengundurkan diri sehingga tidak menimbulkan kekurangan personel di lapangan.

Destita juga menyoroti persoalan penempatan jamaah, terutama pasangan suami istri yang sempat terpisah kamar, lantai, maupun tower. Ia berharap sinkronisasi data dapat ditingkatkan agar pelayanan akomodasi jamaah semakin baik.

Selain itu, berbagai aspirasi jamaah Bengkulu yang dihimpun selama musim haji turut disampaikan kepada Kementerian Haji dan Umrah. Aspirasi tersebut meliputi pelayanan Armuzna, transportasi jamaah, pelayanan kesehatan, layanan bagi lansia dan penyandang disabilitas, konsumsi, pengaturan tenda, kesiapan klinik kesehatan, pelaksanaan manasik berbasis praktik, hingga mekanisme pembayaran dam.

Destita juga mendorong adanya sistem evaluasi yang lebih terukur melalui survei kepuasan jamaah, evaluasi petugas dan syarikah. Ia juga meminta adanya audit pelayanan, serta publikasi indikator kinerja sebagai dasar perbaikan penyelenggaraan haji setiap tahun.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyatakan pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun 2026. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan jamaah menjadi salah satu fokus utama yang akan diperkuat pada musim haji berikutnya.

Terkait rekrutmen petugas, Irfan menjelaskan bahwa proses seleksi tahun ini belum sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kementerian Haji dan Umrah karena sebagian tahapan telah berjalan sebelum kementerian tersebut terbentuk. Ke depan, pemerintah berencana melibatkan Badan Kepegawaian Negara (BKN) agar proses seleksi lebih profesional dan transparan.

Sementara mengenai penempatan pasangan suami istri yang sempat terpisah, Irfan menyebut kondisi itu sebagian besar terjadi karena adanya jamaah cadangan yang memperoleh kesempatan berangkat menjelang keberangkatan. Meski demikian, persoalan tersebut dapat segera diselesaikan setelah mendapat laporan dari lapangan.