RRI. CO. ID, Jakarta – Komite III DPD RI melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (PJS) Kementerian Sosial RI di Ruang Rapat Sriwijaya, Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa 14 April 2026.

Rapat tersebut dihadiri Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Dirjen Linjamsos/PJS) Kemensos RI, Agus Zainal Arifin dan membahas inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, khususnya terkait pengintegrasian Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dalam penyelenggaraan bantuan sosial dan Jaminan Kesehatan Nasional.

Dalam forum tersebut, Anggota DPD RI Dapil Bengkulu, Apt Destita Khairilisani, S, Farm., MSM., menyoroti persoalan pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Ia mengungkapkan adanya ketidaksesuaian antara data yang diajukan pemerintah desa dengan data penerima bantuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

“Di lapangan kami banyak menerima keluhan dari kepala desa, di mana data yang diajukan tidak selalu sama dengan data penerima yang keluar. Hal ini menimbulkan protes dari masyarakat,” ujar Destita dalam rapat.

Menurutnya, pemerintah desa sejatinya merupakan pihak yang paling mengetahui kondisi riil masyarakatnya, sehingga proses sinkronisasi data perlu mendapat perhatian serius agar bantuan tepat sasaran. Selain itu, Destita juga menanyakan alur serta waktu (timeline) proses reaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang nonaktif.

Ia menilai, di lapangan sering terjadi kendala ketika masyarakat membutuhkan layanan kesehatan secara cepat, namun status kepesertaan belum aktif. "Perlu kejelasan berapa lama proses reaktivasi ini, karena masyarakat yang sakit tentu membutuhkan pelayanan segera,” kata Destita.

Di sisi lain, Destita mengapresiasi langkah Kementerian Sosial dalam menyediakan berbagai layanan pengaduan dan informasi secara daring, seperti call center dan aplikasi cek bansos. Ia juga mendorong agar sosialisasi melalui media sosial terus diperluas agar lebih banyak masyarakat memahami mekanisme bantuan sosial dan dapat berpartisipasi aktif, termasuk dalam menyampaikan sanggahan data.

Dalam kesempatan tersebut, Destita turut menyampaikan aspirasi dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, terkait rencana pembangunan sekolah rakyat. Ia berharap program tersebut dapat diprioritaskan dan dipercepat prosesnya, mengingat daerah telah menyatakan kesiapan serta telah melakukan audiensi dengan Kementerian Sosial.

RDP ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program kesejahteraan sosial berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran melalui penguatan sistem data yang terintegrasi.