KBRN, Bengkulu: Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada (2/5/2025) lalu, menjadi strategi utama untuk memperkuat pemerataan mutu pendidikan di seluruh wilayah Indonesia melalui sejumlah intervensi strategis seperti revitalisasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran. Program ini dirancang untuk menghadapi tantangan ketimpangan akses dan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan terluar.

PHTC lahir di dalam kerangka visi pembangunan manusia unggul, di mana pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditangani secara cepat dan terukur. Pemerintah menyatakan bahwa ketimpangan mutu pendidikan, kondisi fisik sekolah yang belum layak, dan kurangnya fasilitas digital menjadi hambatan utama yang harus segera diatasi.

Beberapa program utama yang diluncurkan di bawah PHTC meliputi:

• Revitalisasi sarana dan prasarana pendidikan (sekolah dan madrasah) dengan anggaran besar dan mekanisme swakelola guna memastikan keterlibatan masyarakat.

• Digitalisasi pembelajaran di seluruh sekolah, salah satunya dengan pemasangan layar televisi dan perangkat interaktif supaya sekolah di daerah terpencil bisa mengakses materi terbaik.

• Peningkatan kapasitas dan kesejahteraan guru, termasuk program insentif bagi guru non-ASN dan bantuan pendidikan bagi guru yang belum berkualifikasi S1/D4.

Dalam satu tahun pelaksanaan, pemerintah melaporkan progres revitalisasi lebih dari 16.698 satuan pendidikan telah tercapai, melampaui target awal sekitar 12.825 satuan pendidikan. Selain itu, digitalisasi sekolah dengan perangkat modern diharapkan rampung di seluruh sekolah pada pertengahan 2026.

Meskipun capaian sudah positif, namun masih banyak tantangan yang dihadapi, seperti memastikan pemeliharaan jangka panjang fasilitas yang telah dibangun, memastikan guru-guru di daerah menerima pelatihan yang memadai, dan menjamin program ini tidak hanya menjadi proyek fisik tetapi berdampak nyata pada peningkatan hasil belajar siswa. Dengan adanya PHTC, diharapkan tidak ada lagi siswa Indonesia yang tertinggal hanya karena lokasi geografi, status ekonomi, atau keterbatasan fasilitas, sehingga pendidikan berkualitas menjadi hak semua warga negara.