KBRN, Bengkulu: Indonesia memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) cukup besar, bahkan berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, selain sumber energi angin, mini/mikro hydro (air), bio fuel, tenaga surya, biomass, juga nuklir, sumber energy geothermal di Indonesia bahkan merupakan yang terbesar di dunia dengan besaran mencapai 60 persen.

Kendati demikian, pemanfaatan EBT khususnya untuk sistem kelistrikan di Indonesia masih minim dan dinilai jauh tertinggal dibandingkan negara lainnya dan masih mengandalkan sumber energi fosil yakni batu bara.

Hal ini menyebabkan Indonesia diprediksi tidak akan mampu memenuhi target bauran energi yang seharusnya mencapai 23 persen, dari energy terbarukan pada tahun 2025 mendatang.

“Sekarang ini diperkirakan masih kisaran 11 – 12 persen realiasinya, jadi masih jauh. Yang membuat Indonesia bisa ketinggalan dengan negara lain dikarenakan kerangka kebijakan dan peraturan negara secara keseluruhan masih pro pada fosil (batu bara),” ujar Suzanty Sitorus, Direktur Eksekutif Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih (Viriya ENB) saat dikonfirmasi RRI di perhelatan Conference of Parties 29 United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC), Baku, Azerbaijan baru-baru ini.

Keberpihakan negara terhadap sistem kelistrikan Indonesia yang masih mengandalkan energi fosil, menurutnya juga menjadikan pemanfaatan EBT terkesan lebih mahal. Apalagi untuk peralatan yang dimanfaatkan masih didatangkan dari luar negeri.

Disamping itu, kebijakan dalam negeri yang dinilai berubah-ubah dan dinilai tidak menguntungkan dan tidak terlalu mendukung untuk pengembangan EBT, juga memberikan resiko investasi lebih besar.

“Investor kalau berinvestasi di negara yang resikonya tinggi, maka akan menyebabkan perhitungan pendanaannya juga menjadi tinggi. Berbeda dengan negara Thailand atau Vietnam yang resiko kebijakannya tidak tinggi seperti di Indonesia,” jelasnya.

Sementara pada skala kecil di tingkat daerah, kendala pengembangan EBT terutama dibawah proyek pemerintah menurutnya juga seringkali mangkrak akibat program tersebut tidak dipersiapkan secara baik terutama dalam hal pemeliharaan berkelanjutan.

“Dalam pengembangan proyek tersebut, seharusnya didisain mulai dari pembiayaan, operasional, pemeliharaan dan orangnya yang dilatih ketika terjadi kendala pengoperasian atau perbaikan. Jadi harus diperhitungkan dari awal,” tutupnya. (Lns)