Bupati Kepahiang H. Zurdi Nata, S.IP, membuka Rapat Koordinasi Pengawalan Kegiatan Strategis Kementerian Pertanian dan Percepatan Target Luas Tambah Tanam (LTT) Padi Provinsi Bengkulu di Aula Command Center Pemerintah Daerah Kepahiang, Senin (8/6/2026).
Kegiatan yang dilaksanakn secara Hybrid (daring dan luring) ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Kepahiang Gregory Dayefiandro, Kepala Bapai Besai PJ LTT Bengkulu Andi Muhammad Idil Fitri dan Kepala BRMP Bengkulu Dr. Shannora Yuliasari, STP, MP serta para kepala dinas pertanian dan PPL se Provinsi Bengkulu.
Pada kesempatan tersebut bupati menyampaikan bahwa presiden telah menetapkan target swasembada pangan dan swasembada energi pada 2028. Satu-satunya jalan untuk mencapainya, menurut Bupati, adalah dengan menggenjot realisasi LTT padi tanpa kompromi.
“Presiden menargetkan Swasembada Pangan dan Swasembada Energi 2028. Dan jalannya cuma satu: Luas Tambah Tanam Padi harus naik. Tidak ada tawar-menawar.” tegasnya.
Dalam arahannya, Bupati memetakan tiga hambatan utama yang selama ini menggerogoti produktivitas padi di Kabupaten Kepahiang. Hambatan pertama adalah alih fungsi lahan, di mana sawah-sawah produktif perlahan berubah menjadi bangunan komersial.
“Satu petak sawah hilang, sepuluh ton gabah hilang setahun. Itu kerugian nyata yang harus kita hentikan.” ujarnya.
Hambatan kedua menyangkut rusaknya infrastruktur irigasi dan pompa air. Bupati menyebut kondisi paradoks yang kerap terjadi di lapangan: sumber air tersedia, tetapi tidak bisa menjangkau petak sawah akibat jaringan irigasi yang bocor atau pompa yang tidak berfungsi.
Hambatan ketiga adalah keengganan petani menerapkan pola Indeks Pertanaman (IP)-300 atau tiga kali tanam dalam setahun. Bupati mengakui risiko IP-300 memang lebih tinggi, namun menegaskan itulah kunci ketahanan pangan daerah dan nasional.
Bupati meminta rakor menghasilkan tiga hal konkret sebagai respons atas tantangan tersebut. Pertama, data yang akurat dan jujur. Ia menolak keras praktik pembuatan laporan yang tidak mencerminkan kondisi riil sawah di lapangan.
“Jangan ada lagi ‘data cantik’ di laporan, tapi sawah di lapangan kosong. LTT yang masuk harus LTT yang benar-benar ada padinya, bukan ada ‘padi di kertas’. Kita pakai drone, pakai SATUSEP, pakai SIMLUHTAN.” tegasnya.
Kedua, gerakan distribusi benih unggul dan alsintan. Pemkab Kepahiang menyatakan kesiapan mengawal seluruh bantuan benih dan alsintan dari Kementan agar benar-benar sampai ke tangan petani penggarap, bukan ke pihak yang tidak berhak.
“Saya minta BP3K dan PPL, pastikan alat mesin pertanian yang telah kita salurkan berjalan dengan baik. Benih harus jatuh ke tangan petani penggarap, ” perintah Bupati .
Ketiga, rantai komando yang menjangkau hingga ke petak sawah. Target LTT akan dipecah secara berjenjang: camat memegang target kecamatan, kepala desa memegang target desa, dan PPL bertanggung jawab atas target kelompok tani serta petak sawah masing-masing. Evaluasi dijadwalkan setiap dua minggu dengan sistem pemantauan berbasis warna merah-hijau.
Di penghujung sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian atas sejumlah program strategis yang telah digulirkan ke daerah, meliputi optimasi lahan, UPSUS (Upaya Khusus), serta bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....