RRI.CO.ID, Bengkulu : Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Bachtiar Najamudin menegaskan, pihaknya belum menyampaikan sikap resmi terkait wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). DPD RI saat ini masih menunggu hasil kajian internal yang dilakukan secara mendalam dan komprehensif.
Sultan menekankan, kajian tersebut menjadi krusial agar setiap perubahan mekanisme Pilkada tidak menggerus makna serta kualitas demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pertimbangan efisiensi dan efektivitas memang penting, namun tidak boleh mengorbankan nilai-nilai demokrasi yang telah dibangun selama ini.
“Tinggal kita tunggu hasil kajian DPD RI, mana yang terbaik. DPD akan mengkaji secara komprehensif sehingga demokrasi kita tidak kehilangan makna dan kualitas. Poin utamanya adalah bagaimana memastikan demokrasi tetap efisien dan efektif,” ujar Sultan di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/1/2026).
Ia mengakui, tingginya biaya politik kerap menjadi alasan munculnya wacana perubahan sistem Pilkada. Namun demikian, Sultan menilai faktor tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah. Menurutnya, masih banyak alternatif pembaruan yang dapat dipertimbangkan, termasuk pemanfaatan teknologi seperti e-voting.
“Setiap warga negara memiliki perspektif berbeda tentang demokrasi. Membangun demokrasi bukan proses instan. Ada negara yang membutuhkan ratusan tahun. Namun patut kita syukuri, demokrasi Indonesia terus berkembang menjadi semakin transparan dan terbuka,” katanya.
Lebih lanjut, Sultan menegaskan DPD RI akan mengedepankan aspirasi masyarakat daerah sebelum mengambil keputusan. Ia menilai, suara daerah merupakan elemen penting dalam menentukan arah kebijakan demokrasi nasional.
“Terkait isu Pilkada, kami tidak bisa serta-merta memutuskan. DPD RI akan mendengar kembali aspirasi masyarakat daerah untuk menentukan opsi terbaik bagi demokrasi kita,” pungkasnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....