Reses Andi Aspirasikan Soal Infrastruktur hingga Penanganan Sampah
- 07 Des 2025 16:50 WIB
- Bengkulu
KBRN, Bengkulu — Belum terealisasinya berbagai usulan warga terkait infrastruktur jalan, persoalan drainase, hingga penanganan sampah kembali menjadi keluhan utama dalam Reses Masa Sidang ke-III Tahun 2025.
Aspirasi yang sama kembali diulang masyarakat karena kebutuhan tersebut dinilai semakin mendesak namun tak kunjung mendapat kepastian realisasi.
Hal ini disampaikan Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi PKS, Andi Saputra, S.Pd.I, saat menggelar reses di kediamannya pada Minggu (7/12).
Menurut Ustadz Andi, sebagian besar warga di Kecamatan Teluk Segara, Muara Bangkahulu dan Sungai Serut kembali menyoroti masalah yang sejak tahun lalu belum ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Pada prinsipnya mereka mengulangi apa yang diusulkan tahun lalu. Mulai dari jalan, drainase, persampahan, bahkan sampai usulan pembuatan bank sampah, karena yang sebelumnya belum sempat direalisasikan,” jelasnya.
Selain itu, warga juga meminta pembangunan fasilitas publik pengelolaan sampah sebagai solusi penataan lingkungan di kawasan padat penduduk.
Andi menegaskan seluruh aspirasi tersebut akan di bawa ke rapat paripurna untuk kemudian diusulkan dalam program daerah. Ia berharap kemampuan PAD Kota Bengkulu dapat menopang kebutuhan realisasi usulan warga.
“Tugas kami adalah menampung, merangkum, dan membawa aspirasi ini ke paripurna. Mudah-mudahan PAD kita mampu membackup sehingga usulan ini bisa terrealisasi,” ujarnya.
Dorong Percepatan Perbaikan Jalan Tanjung Agung
Terkait keluhan masyarakat mengenai lambannya penyelesaian perbaikan jalan di Tanjung Agung, Andi mengaku terus memberi penekanan kepada pihak kontraktor dan pengawas proyek agar segera menyelesaikan pekerjaan.
“Saya selalu mewanti-wanti kepada kontraktor dan pengawas untuk menuntaskan pekerjaan itu. Bulan Desember ini harus selesai, karena kondisinya sudah sangat menggganggu ekonomi warga,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa tujuan pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, proyek yang justru merugikan atau menghambat penghidupan warga tidak sesuai dengan semangat pembangunan.
“Kalau gara-gara pembangunan malah banyak warga kehilangan pekerjaan, berarti itu tidak sesuai dengan tujuannya,” pungkas Andi.