KBRN, Bengkulu : Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, menggelar pertemuan penting bersama Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Persanu) dan Pimpinan Wilayah IPNU Provinsi Bengkulu.

Kegiatan ini berlangsung di Sekretariat DPD RI Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Senin, 28 Juli 2025.

Dalam dialog tersebut, Sultan menyampaikan komitmennya untuk menyerap dan memperjuangkan aspirasi para guru, khususnya terkait status guru honorer dan pemerataan bantuan pendidikan.

"Saya pernah menerima aspirasi serupa di Jakarta, baik dari persatuan guru honorer maupun PTGK. Kali ini, giliran para guru NU di Bengkulu menyuarakan keresahan mereka," ujarnya.

Senator dari Bengkulu ini menegaskan, sebagai perwakilan daerah, dirinya akan terus mengawal isu ini melalui kerja-kerja kelembagaan di DPD RI.

Menyinggung persoalan sulitnya akses terhadap beasiswa bagi siswa madrasah, Sultan berjanji akan menyampaikan langsung permasalahan ini ke Kementerian Agama (Kemenag) serta kementerian lainnya.

"Beasiswa harus diperluas, tidak hanya melalui Kemenag, tapi juga kementerian lain seperti Kemendikbud. Saya terus mendorong agar lebih banyak anak Bengkulu yang menerima beasiswa untuk pendidikan mereka," tegasnya.

Lebih lanjut Sultan berharap langkah ini dapat membuka lebih banyak peluang bagi generasi muda Bengkulu untuk meraih pendidikan yang lebih baik dan mencetak SDM unggul di masa depan.

Sebelumnya Ketua PERGUNU Provinsi Bengkulu, Prof. Johanes Sapri menyampaikan, terdapat berbagai persoalan, yang secara tidak langsung berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan yang dikelola NU.

Pertama, minimnya kegiatan seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) tenaga pendidik (Tendik). Baik di lingkungan Perguruan Tinggi (PT), dan Madrasah ataupun Pondok Pesantren (Ponpes). Sementara peningkatan kapasitas SDM tendik ini, memiliki peranan penting dalam upaya peningkatan mutu dan kualitas lembaga pendidikan.

Selain itu diakui, peningkatan SDM guru, kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sejumlah lembaga pendidikan NU masih sangat minim. Dimana masih menemukan lembaga pendidikan yang beratapkan terpal dan berdinding papan, dan ini jelas perlu ditingkatkan. Termasuk juga dukungan dana operasional.

Selanjutnya terkait tunjangan non sertifikasi, Tendik di lembaga pendidikan yang dikelola NU bernaung dibawah Kementerian Agama (Kemenag). Namun perlakuannya berbeda dengan guru yang bernaung dibawah Kementerian Didasmen, dimana tunjangan itu Rp 2 juta.

Sedangkan yang bernaung di Kemenag, masih Rp 1,5 juta. Begitu juga beasiswa, pelajar dan mahasiswa terkadang sulit untuk mengaksesnya. Dengan itu diperlukan solusi kongreitnya.

"Jadi agar pimpinan Senator memfasilitasikan sehingga setiap aspirasi itu ada solusi," pungkasnya.