RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tetap kritis terhadap informasi yang beredar di media sosial, khususnya saat mengikuti perkembangan aksi demonstrasi. Di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat diminta mewaspadai fenomena ilusi algoritma yang dapat membentuk persepsi keliru.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan tersebut harus diiringi tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, keselamatan bersama, dan kualitas ruang digital.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi, kritik, dan masukan dari masyarakat sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Oleh karena itu, ruang penyampaian pendapat perlu dijaga agar tetap kondusif dan tidak menimbulkan dampak negatif.
Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai akan membuat pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dan diterima publik. Ia juga mengingatkan agar aksi tidak disertai tindakan kekerasan maupun perusakan fasilitas umum.
Dikutip dari laman komdigi.go.id pada Selasa, 16 Juni 2026, Meutya menyoroti peran algoritma media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu peristiwa. Algoritma bekerja berdasarkan pola interaksi dan emosi pengguna, sehingga konten yang muncul belum tentu mencerminkan situasi secara menyeluruh.
Fenomena ini dinilai penting untuk dipahami karena media sosial telah menjadi salah satu sumber utama informasi publik. Tanpa kemampuan verifikasi yang baik, masyarakat berisiko terjebak dalam ruang gema yang memperkuat sudut pandang tertentu.
Ia mengajak masyarakat untuk bijak menggunakan media sosial dengan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi serta menghindari provokasi. Pemerintah berharap ruang demokrasi dapat dimanfaatkan secara sehat dengan mengedepankan sikap kritis, damai, dan bertanggung jawab.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....