KBRN, Bengkulu: Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh digitalisasi bansos Program Perlindungan Sosial, khususnya dalam penyaluran bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Kemkomdigi telah menyiapkan infrastruktur penting guna memastikan penyaluran bantuan sosial berjalan secara akurat, cepat, dan aman.

Dikutip dari Siaran Pers Kemkomdigi pada Jumat (04/07/2025), dalam rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Menkomdigi Meutya Hafid memastikan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) yang digunakan dalam digitalisasi bansos berjalan dengan baik dan aman dari serangan siber. SPLP merupakan sistem penting yang menghubungkan data dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Menteri Meutya meminta kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memberikan akses terhadap data yang terkait dengan Program Perlindungan Sosial. Tujuannya agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran karena didasarkan atas data yang akurat.

Senada dengan Meutya, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan juga meminta agar kementerian dan lembaga terkait segera menyiapkan data yang dibutuhkan untuk mempercepat penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. Menurut Luhut, digitalisasi bantuan sosial merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam Program Perlindungan Sosial.

Luhut meyakini program ini dapat terlaksana dengan baik dengan sinergi yang erat antara semua pihak. Ia berharap system ini terus dikembangkan dan dilakukan proses evaluasi setiap tahap.