KBRN, BENGKULU: Progres perkara dugaan korupsi pada kegiatan pembebasan lahan proyek jalan tol Bengkulu yang ditangani Kejati Bengkulu dipertanyakan pihak pelapor. Pelapor menilai penanganan perkara ini sangat lamban karena sudah diproses sejak 2022.

"Perjalanan kasus ini sangat lamban. Katanya ada kendala soal perhitungan kerugian negara. Tapi yang kita lihat sudah banyak kasus lain yang diselesaikan," kata Tarmizi Gumay SH selaku pelapor, belum lama ini di Bengkulu.

Ia menambahkan, soal kendala itu diketahui setelah pihaknya berkoordinasi dengan pihak penyidik di Kejati Bengkulu. "Kata penyidik masih menghitung kerugian negara. Makanya kami minta dan kami sudah laporkan ini ke Komisi Kejaksaan. Kita lihatlah nanti. Karena ini kan belum naik dik (penyidikan)," ujarnya.

Di sisi lain, Tarmizi juga mempertanyakan jika perkara ini dihentikan atau SP3. "Kalau ada upaya untuk di SP3-kan, silakan saja, tapi kami akan kaji dan mempertanyakannya," katanya.

Tarmizi menegaskan, pihaknya juga akan melaporkan penanganan perkara ini ke Komisi III DPR RI di Jakarta.

"Tiga bulan yang lalu kami sudah mempertanyakan. Kami akan laporkan ini ke Komisi Kejaksaan dan akan minta audiensi dengan Komisi III DPR RI untuk mempertanyakan. Ada apa dengan Kejati Bengkulu?" ujarnya.

Tarmizi mengatakan, dalam perkara ini dirinya memang sudah pernah dimintai keterangan sebagai pelapor oleh penyidik. "Saya sudah diperiksa sebagai pelapor oleh penyidik sebanyak satu kali," katanya.

Terpisah, Asisten Pidana Khusus Kejati Bengkulu Suwarsono didampingi Kasi Pidsus Kejati Bengkulu Danang Prasetyo mengatakan perkara terkait laporan tol itu masih didalami. "Masih diperiksa. Kondisi lahan itu kan sudah berubah total. Jadi, masih kita dalami," kata Danang.

Danang juga menepis informasi yang menyebut perkara tersebut akan dihentikan atau SP3. "Yang mau SP3 kan siapa? Ini kan masih dalam pemeriksaan," ujarnya.