KBRN, BENGKULU - Bank Indonesia (BI) akan memulai uji coba sistem Payment ID bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2025. Sistem ini merupakan langkah besar dalam digitalisasi sektor keuangan nasional dengan mengintegrasikan berbagai identitas pembayaran, seperti rekening bank dan dompet digital, ke dalam satu sistem berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Menurut pernyataan resmi BI, tahap awal implementasi akan difokuskan pada penyaluran bantuan sosial non-tunai agar distribusinya lebih tepat sasaran dan efisien.

Sistem Payment ID dirancang untuk mencatat seluruh aktivitas keuangan individu, termasuk aktivitas yang berisiko seperti judi online dan pinjaman ilegal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan pengawasan di sektor keuangan. Dalam laporannya, BI menegaskan bahwa sistem ini juga akan membantu pemerintah dalam memetakan potensi risiko ekonomi individu dan rumah tangga. Tahapan implementasi direncanakan berlangsung hingga 2029, dengan peluncuran penuh tahap pertama pada 2027.

Penerapan sistem ini akan terintegrasi langsung dengan database kependudukan milik Direktorat Jenderal Dukcapil. Dengan integrasi tersebut, semua data transaksi dan identitas pengguna dapat dikonsolidasikan secara real-time, mempermudah otoritas dalam melakukan verifikasi dan validasi data. Meskipun cakupan data yang dikelola tergolong luas, BI menjamin perlindungan data pribadi tetap menjadi prioritas utama.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan dalam konferensi pers pada Juli 2025 bahwa akses terhadap informasi Payment ID hanya akan dibuka untuk otoritas resmi dan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data. Ini merupakan upaya menjaga kepercayaan publik sekaligus memenuhi amanat UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku secara penuh sejak 2024. Transparansi dan akuntabilitas lembaga menjadi hal krusial dalam pengelolaan sistem ini.

Dengan sistem Payment ID, BI berharap dapat menciptakan infrastruktur keuangan yang lebih inklusif, efisien, dan aman. Pengawasan terhadap aktivitas ilegal akan lebih optimal, sementara distribusi bantuan pemerintah bisa lebih merata dan akurat. Sistem ini juga selaras dengan visi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 yang menekankan digitalisasi dan integrasi sistem pembayaran nasional. Jika implementasi berjalan lancar, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pionir dalam penggunaan sistem identitas pembayaran digital terintegrasi di Asia Tenggara. Dikutip dari Antaranews pada Selasa (05/08/2025).