RRI.CO.ID, Bengkulu - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat kapasitas aparatur dalam menghadapi tantangan komunikasi di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui Pelatihan Pengelolaan Media Sosial Masyarakat Angkatan III yang resmi dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, M. Ikhwan, mewakili Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu.

Dalam sambutannya, M. Ikhwan menegaskan bahwa kecepatan penyampaian informasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas kinerja pemerintahan. Menurutnya, pemerintah dituntut mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif, cepat, dan mudah diakses masyarakat.

"Pemerintah harus mampu memanfaatkan media sosial sebagai sarana komunikasi publik yang efektif," ujar M. Ikhwan. Menurutnya, media sosial saat ini bukan lagi sekadar sarana pendukung, melainkan telah menjadi garda terdepan dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Melalui pengelolaan yang baik, media sosial dinilai dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan berbagai program pemerintah kepada masyarakat. Selain itu, keberadaan media sosial juga diharapkan mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu, Nelly Alesa, menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan media sosial tidak hanya ditentukan oleh banyaknya konten yang dipublikasikan. Menurutnya, strategi komunikasi dan tata kelola yang tepat menjadi faktor penting agar informasi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Tidak cukup hanya mengunggah konten, dibutuhkan manajemen yang baik, perencanaan yang matang, serta tata kelola yang terstruktur agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat," kata Nelly Alesa. Ia menilai pengelolaan media sosial pemerintah harus dilakukan secara profesional dan berorientasi pada kebutuhan publik.

Nelly menjelaskan, pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman para pengelola media sosial pemerintah mengenai pentingnya pengelolaan media sosial yang profesional, strategis, dan terarah. Menurutnya, media sosial pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai sarana dokumentasi kegiatan, tetapi juga menjadi instrumen komunikasi publik yang mampu menyampaikan informasi secara akurat, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.

Melalui pelatihan ini, para peserta diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan keterampilan dalam mengelola media sosial pemerintah. Dengan demikian, informasi yang disampaikan dapat lebih berkualitas, mampu membangun kepercayaan publik, serta memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat di tengah perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.