Pemkab Meranti Dorong Special Border Treatment Segera Diterapkan

RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terus mendorong penerapan Special Border Treatment atau SBT bagi masyarakat perbatasan Indonesia-Malaysia. Pembahasan mekanisme tersebut kembali dilakukan dalam rapat finalisasi yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan secara virtual, Selasa 6 Oktober 2026.

Wakil Bupati Kepulauan Meranti Muzamil Baharudin mengatakan, pemerintah daerah mengapresiasi pemerintah pusat dan kementerian/lembaga yang telah mendorong pembahasan SBT hingga tahap finalisasi. Menurutnya, pembahasan SBT harus mengutamakan kebutuhan masyarakat perbatasan dan tidak terhambat kepentingan sektoral.

Muzamil menjelaskan, SBT diarahkan menjadi proyek percontohan bagi masyarakat Kepulauan Meranti dan Kabupaten Karimun dengan tujuan Johor Darul Ta'zim dan Negeri Melaka. Sektor pekerjaan yang dibahas meliputi perkebunan, perikanan serta pekerjaan 3D atau dirty, dangerous and difficult, dengan masa kerja sekitar tiga hingga enam bulan.

Ia menegaskan, pemerintah daerah perlu membantu masyarakat memperoleh akses pekerjaan di Malaysia sekaligus memastikan adanya perlindungan dari negara. Hal tersebut dinilai penting karena masyarakat perbatasan selama ini tetap bekerja ke Malaysia, baik menggunakan paspor maupun melalui mekanisme lintas batas lainnya.

Muzamil berharap penerapan SBT dapat memberikan kepastian mekanisme sekaligus perlindungan bagi pekerja asal daerah perbatasan. Menurutnya, kehadiran negara diperlukan agar masyarakat Indonesia yang bekerja di Malaysia tidak menghadapi persoalan tanpa perlindungan yang memadai.

Selanjutnya, pembahasan SBT akan dibawa ke Forum Sosial Ekonomi dan Kebudayaan Nasional atau Soseknas yang direncanakan berlangsung akhir Oktober 2026. Pemkab Kepulauan Meranti berharap pembahasan tersebut dapat mendorong SBT segera masuk tahap implementasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat perbatasan.