RRI.CO.ID, Selatpanjang - Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memperkuat koordinasi dengan perusahaan pemegang HGU dan PBPH untuk mencegah Karhutla. Koordinasi dilakukan melalui rapat bersama pemerintah, aparat penegak hukum, BPBD dan perusahaan secara daring, Senin 7 September 2026.
Staf Ahli Bupati Kepulauan Meranti Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Febriadi, mengatakan pencegahan Karhutla membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, perusahaan memiliki tanggung jawab memastikan wilayah konsesinya aman dari kebakaran.
Febriadi meminta perusahaan memperkuat kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pemadaman serta sistem pemantauan. "Karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama. Perusahaan juga harus memastikan wilayah konsesinya memiliki kesiapsiagaan yang baik, sehingga apabila muncul potensi kebakaran dapat segera ditangani dan tidak meluas," demikian inti penegasan Febriadi dalam rapat tersebut.
Ia mengatakan Pemkab Meranti akan terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, BPBD, pemerintah kecamatan dan desa serta perusahaan. Penanganan dilakukan secara terpadu mulai dari pencegahan, deteksi dini, pemadaman hingga penegakan hukum.
Febriadi juga menekankan pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan dan pencegahan kebakaran. Pemerintah berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menekan potensi Karhutla dan mencegah kebakaran meluas di Kepulauan Meranti.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....