Bupati Asmar Ajak Masyarakat Jaga Kondusivitas Pilkades Meranti Bersama

RRI.CO.ID, Selatpanjang - Bupati Kepulauan Meranti, Asmar, mengajak seluruh masyarakat menjaga persatuan dan tidak menjadikan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2026 sebagai pemicu perpecahan. Ajakan itu disampaikan saat menghadiri rapat pembentukan Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, dan Tim Keamanan Pilkades Serentak 2026 di Ruang Rapat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis 9 Juli 2026.

Bupati mengatakan Pilkades merupakan proses demokrasi di tingkat desa yang harus dilaksanakan secara profesional, jujur, adil, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, keberhasilan Pilkades juga ditentukan oleh kemampuan seluruh pihak menjaga keamanan, ketertiban, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

"Saya juga mengajak seluruh perangkat daerah, camat, serta seluruh pemangku kepentingan untuk membangun koordinasi yang baik, menjaga netralitas sesuai ketentuan, dan mengedepankan komunikasi dalam setiap penyelesaian permasalahan. Jangan sampai perbedaan pilihan politik di tingkat desa berkembang menjadi konflik yang dapat mengganggu persatuan dan pembangunan masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti," ungkap H.Asmar.

Untuk mendukung kelancaran Pilkades, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten, Tim Pengawas, dan Tim Keamanan. Bupati meminta ketiga unsur tersebut menjalankan tugas secara maksimal, mulai dari pembinaan, pengawasan, hingga pengamanan setiap tahapan Pilkades agar berlangsung aman, tertib, dan lancar.

"Kita mengharapkan pelaksanaan Pilkades aman-aman semua. Kita satu daerah, satu Kabupaten Kepulauan Meranti. Mari kita sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban supaya pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik dan lancar," ujar Asmar.

Pada kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan rencana memberikan penghargaan berupa hadiah umrah kepada maksimal tiga kepala desa berprestasi yang tidak memiliki temuan dari BPK maupun Inspektorat, apabila kondisi keuangan daerah memungkinkan pada tahun 2027.