Larang Pertalite Dijual Pengecer, Pemkab dan DPRD Bengkalis datangi BPH Migas

  • 09 Jul 2026 10:06 WIB
  •  Bengkalis

RRI.CO.ID, Bengkalis - Persoalan sulitnya masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian serius dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BPH Migas, yang hadir Direktur Migas dan Komite Migas Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini.

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis Ersan Saputra bersama Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Zulpan, Kepala DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis yakni Tairan, Indra Wardana dan Ahmad Husein.

Dalam pertemuan tersebut, BPH Migas menawarkan sejumlah solusi untuk mengatasi keterbatasan akses BBM di daerah yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di antaranya penerapan program BBM Satu Harga, pemanfaatan aplikasi XStar bagi pengguna yang berhak, serta pembentukan sub penyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU.

Foto bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan BPH Migas, yang hadir Direktur Migas dan Komite Migas Republik Indonesia di Jakarta baru-baru ini (Foto Disdagperin Bengkalis)

Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, Zulpan, mengatakan seluruh persoalan yang selama ini dikeluhkan masyarakat telah disampaikan secara langsung kepada pihak BPH Migas dan Komite BPH Migas.

"Yang kami sampaikan adalah kondisi riil di lapangan. Masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan Pertalite karena di daerahnya tidak ada SPBU dan penjualan di tingkat pengecer sudah tidak tersedia," kata Zulpan saat dikonfirmasi RRI Kamis, 9 Juli 2026.

Menurutnya, kondisi tersebut terjadi di Pulau Bengkalis maupun beberapa kecamatan lainnya seperti Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Bahkan masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 kilometer untuk memperoleh BBM bersubsidi.

Zulpan mencontohkan masyarakat di wilayah Bukit Kerikil harus menempuh perjalanan hingga sekitar 70 kilometer menuju SPBU terdekat apabila ingin membeli Pertalite.

"Keluhan ini sudah kami sampaikan secara langsung kepada Pertamina dan BPH Migas. Sebagai solusi, Pertamina menawarkan penggunaan aplikasi XStar bagi kelompok yang berhak seperti pelaku UMKM dan nelayan. Selain itu, akan dibentuk sub penyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU," jelasnya.

Ia menambahkan, BPH Migas juga memaparkan keberhasilan penerapan program BBM Satu Harga di Papua yang kini mampu menghadirkan harga BBM bersubsidi sama seperti di daerah lainnya.

"Dari penjelasan BPH Migas ditegaskan bahwa secara nasional Pertalite sebagai BBM bersubsidi tidak dibenarkan dijual di tingkat pengecer karena bertentangan dengan prinsip BBM Satu Harga," ujarnya.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, Ahmad Husein, membenarkan bahwa dalam pertemuan tersebut pemerintah daerah telah menjelaskan kondisi masyarakat yang kesulitan memperoleh BBM bersubsidi akibat belum tersedianya SPBU di sejumlah kecamatan dan terbatasnya jumlah SPBU di pulau Bengkalis dan beberapa kecamatan lainnya.

"Memang kami menyampaikan bagaimana kondisi masyarakat Bengkalis yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mendapatkan Pertalite karena di beberapa kecamatan belum ada SPBU. Akibatnya masyarakat terpaksa memusatkan pembelian di SPBU yang ada," kata Ahmad Husein.

Menurutnya, solusi yang ditawarkan BPH Migas merupakan langkah positif, selain itu pemerintah daerah juga harus segera melakukan pembenahan terhadap kebutuhan kuota BBM di Kabupaten Bengkalis.

"Mereka meminta pemerintah daerah kembali menata kebutuhan kuota BBM. Ada daerah yang mengaku kekurangan kuota, tetapi setelah dilakukan evaluasi ternyata stoknya masih mencukupi. Ini harus segera ditindaklanjuti agar distribusi BBM lebih tepat sasaran," jelasnya.

Ahmad Husein berharap seluruh solusi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut dapat segera direalisasikan sehingga masyarakat di Pulau Bengkalis maupun kecamatan lain yang belum memiliki SPBU tidak lagi mengalami kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

"Kami berharap pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas segera menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Yang terpenting adalah masyarakat bisa memperoleh pelayanan BBM dengan mudah, tanpa harus menempuh jarak yang sangat jauh," tutupnya.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....