DPRD Meranti Bahas Ranperda Strategis Bersama Pemerintah Daerah

RRI.CO.ID, Selatpanjang - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan pemerintah daerah serta tanggapan pemerintah atas empat Ranperda hak inisiatif DPRD di Balai Sidang DPRD Kepulauan Meranti, Kamis 2 Juli 2026.

Tiga Ranperda yang diajukan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Seluruh fraksi DPRD pada prinsipnya menerima ketiga Ranperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut melalui Panitia Khusus dengan sejumlah masukan dan saran.

Mewakili Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin menyampaikan apresiasi kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD atas penyusunan empat Ranperda hak inisiatif DPRD. Menurutnya, pemerintah daerah mendukung pembahasan regulasi tersebut karena dinilai penting dalam memperkuat pelayanan publik, perlindungan masyarakat, dan pembangunan daerah.

"Dalam tanggapannya, pemerintah daerah mendukung penuh pembahasan empat Ranperda hak inisiatif DPRD karena dinilai strategis dalam memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko bencana, meningkatkan budaya literasi, mendorong kemajuan sektor perikanan, serta menciptakan kepastian hukum melalui penyelenggaraan perizinan yang lebih efektif dan terintegrasi," ujar Muzamil Baharudin.

Muzamil menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menyelesaikan pembahasan seluruh Ranperda sesuai Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) bersama DPRD. Pemerintah berharap regulasi yang dihasilkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.