RRI.CO.ID, Bengkalis – Bupati Bengkalis Kasmarni menghadiri Rapat Penyampaian Hasil Deteksi Participating Interest (PI) 10 Persen di Wilayah Kerja Provinsi Riau yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Kantor Gubernur Riau, beberapa waktu lalu.

Rapat dipimpin oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo, serta dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Provinsi Riau Dr. Evenri Sihombing, dan para kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

Dalam paparannya, Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menyampaikan kehadiran KPK RI di Provinsi Riau bertujuan memperkuat tata kelola Participating Interest (PI) 10 persen agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh daerah-daerah penghasil minyak dan gas bumi.

Menurutnya, hasil deteksi yang dilakukan KPK menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperbaiki tata kelola PI 10 persen. Penguatan koordinasi, keterbukaan data, dan sinergi antarpemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar pengelolaan PI dapat berjalan secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi daerah.

Sementara itu, Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi langkah KPK RI dalam melakukan pendampingan terhadap tata kelola PI di Provinsi Riau. Ia menyatakan bahwa hasil deteksi dan rekomendasi yang disampaikan akan menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan berbagai perbaikan ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan harapan agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bengkalis, PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ), memperoleh ruang dan kesempatan yang lebih luas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan strategis di sektor minyak dan gas bumi.

"Kami berharap ke depan PT BLJ dapat diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk berkontribusi dalam berbagai kegiatan strategis sektor migas. Dengan demikian, keberadaan BUMD ini dapat memberikan manfaat nyata, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta mendukung percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis," ujar Kasmarni, Rabu 24 Juni 2026,

Menurut Kasmarni, optimalisasi peran BUMD dalam pengelolaan sektor migas merupakan salah satu langkah strategis untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah sekaligus memastikan manfaat pengelolaan sumber daya alam dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

"Kami meyakini bahwa apabila diberikan ruang yang lebih besar, PT BLJ mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Pada akhirnya, peningkatan pendapatan daerah tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta berbagai program yang mendukung kesejahteraan masyarakat Bengkalis," tambahnya.

Kasmarni juga menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan tata kelola PI 10 persen yang dilakukan KPK RI bersama Pemerintah Provinsi Riau. Menurutnya, pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas akan menciptakan iklim investasi yang sehat sekaligus memberikan kepastian manfaat bagi daerah penghasil migas.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Bengkalis berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas semakin kuat. Dengan tata kelola PI 10 persen yang baik dan keterlibatan BUMD yang optimal, diharapkan sektor migas dapat menjadi salah satu pendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta percepatan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bengkalis.