Rapat Darurat Pelabuhan Dumai, FKPM Segera Dibentuk usai Viral Antrian Roro

RRI.CO.ID, Dumai - Menyikapi berbagai keluhan masyarakat yang sempat viral di media sosial terkait pelayanan dan antrian kendaraan di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan (BSJ) Dumai, sejumlah instansi terkait menggelar Rapat Koordinasi Pengamanan Pelabuhan Bandar Sri Junjungan/Roro Dumai di Kantor Polsek Kawasan Pelabuhan (KSKP) Dumai, Rabu, 10 Juni 2026.

Rapat yang berlangsung mulai pukul 10.00 WIB tersebut dihadiri Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Riau Mutaqqin, Kepala UPTD Dishub Provinsi Riau Hendri, Kapolsek Kawasan Pelabuhan Dumai AKP Hardiyanto, perwakilan KSOP Dumai, ASDP, PT Jembatan Nusantara, Dishub BSJ, BPTD serta jajaran Polsek KSKP Dumai.

Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam meningkatkan keamanan, ketertiban, serta kualitas pelayanan bagi masyarakat pengguna jasa penyeberangan Roro di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan.

Kapolsek Kawasan Pelabuhan Dumai AKP Hardiyanto mengatakan seluruh instansi yang bertugas di kawasan pelabuhan harus mengedepankan kekompakan dan komunikasi yang baik guna memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Kami mengajak seluruh stakeholder yang bertugas di Pelabuhan Bandar Sri Junjungan untuk terus menjaga kekompakan, memperkuat koordinasi serta mengesampingkan ego sektoral. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga setiap permasalahan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat," ujar AKP Hardiyanto.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat Polsek Kawasan Pelabuhan Dumai akan membentuk Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) Pelabuhan Bandar Sri Junjungan sebagai wadah komunikasi, penyampaian informasi, serta penyelesaian berbagai persoalan yang muncul di lingkungan pelabuhan.

"FKPM akan menjadi sarana komunikasi antara pengelola pelabuhan, instansi terkait dan masyarakat. Melalui forum ini diharapkan berbagai persoalan dapat dideteksi sejak dini dan diselesaikan secara bersama-sama," tambahnya.

Menurut AKP Hardiyanto, situasi keamanan di kawasan Pelabuhan Bandar Sri Junjungan saat ini masih dalam kondisi aman dan kondusif. Namun demikian, munculnya sejumlah opini negatif di media sosial terkait antrian dan fasilitas pelabuhan harus dijadikan bahan evaluasi bersama.

"Kami melihat kondisi keamanan tetap kondusif, namun berbagai kritik dan masukan yang berkembang di media sosial harus menjadi perhatian bersama. Perlu langkah nyata berupa pembenahan jalur antrian, peningkatan kebersihan, perbaikan fasilitas, serta penyebarluasan informasi positif kepada masyarakat," tegasnya.

Dalam rapat tersebut, masing-masing instansi turut menyampaikan berbagai masukan, di antaranya perlunya pemisahan jalur antrian kendaraan pribadi dengan kendaraan barang, penyediaan ruang pengaduan masyarakat, penambahan tenaga kebersihan, pemasangan pamflet informasi tata cara pemesanan tiket, hingga pembangunan tenda bagi pengguna sepeda motor yang mengantre.

Kepala BPTD Kelas II Riau Mutaqqin menyebut peristiwa yang sempat viral di media sosial menjadi momentum evaluasi bagi seluruh pihak untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Kepala UPTD Dishub Provinsi Riau Hendri menjelaskan bahwa persoalan yang viral beberapa waktu lalu terkait kendaraan yang diduga menyerobot antrian sebenarnya merupakan kesalahpahaman karena kendaraan tersebut telah memiliki tiket booking resmi.

Dari hasil rapat koordinasi tersebut disepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya melakukan pembenahan pelayanan secara nyata di lapangan, membentuk FKPM Pelabuhan Bandar Sri Junjungan, menyediakan pusat informasi dan layanan pengaduan masyarakat, serta meningkatkan pengamanan dan pelayanan bagi pengguna jasa penyeberangan.