RRI.CO.ID, Siak - Bupati Siak Afni Zulkifli memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak tetap dilanjutkan pada Juni 2026. Namun, jadwal pelaksanaannya berubah dari sebelumnya setiap Rabu menjadi setiap Jumat.

Perubahan tersebut dilakukan setelah Pemerintah Kabupaten Siak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan WFH yang telah berjalan sejak 8 April 2026. Kebijakan itu juga disesuaikan dengan arahan Pemerintah Pusat terkait pelaksanaan kerja fleksibel bagi ASN.

“Setelah menerapkan WFH selama 2 bulan dan melakukan evaluasi, kami tetap melanjutkan WFH bagi ASN Juni ini, yang semula setiap hari rabu berpindah hari ke Jum'at. Hal ini untuk menyinkronkan arahan Menteri Dalam Negeri bahwa WFH diarahkan secara nasional dilaksanakan pada hari Jumat,” kata Afni, Senin 1 Juni 2026.

Afni menjelaskan, kebijakan tersebut mulai berlaku pada Jumat, 5 Juni 2026. Ia menegaskan WFH bukan berarti menambah hari libur bagi ASN, melainkan tetap bekerja dari rumah sesuai ketentuan yang berlaku.

“Ya, harinya kita sesuaikan dengan pusat, WFH mulai Jum'at minggu ini. Saya harap meski Jum'at kita WFH bukan berarti hari libur bertambah, tapi bekerja dari rumah,” tegasnya.

Meski demikian, sejumlah perangkat daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat tetap diwajibkan bekerja dari kantor atau Work From Office (WFO). Instansi tersebut di antaranya rumah sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, serta satuan pendidikan di bawah Dinas Pendidikan.

“Rumah Sakit, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Bakesbangpol, Dinas Pendidikan UPT SMA/SMK/SLB, semuanya yang melakukan pelayanan publik tetap bekerja secara WFO,” ujar Afni.

Bupati juga mengingatkan ASN yang menjalankan WFH untuk tetap disiplin dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan. ASN diwajibkan melakukan absensi digital, melaporkan aktivitas kerja harian, responsif terhadap arahan pimpinan, serta siap hadir ke kantor jika diperlukan. Pemerintah Kabupaten Siak akan terus melakukan evaluasi guna memastikan produktivitas ASN dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.