RRI.CO.ID, Bengkalis - Aktivitas judi online ternyata dapat mempengaruhi status penerima bantuan sosial masyarakat. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis, Eji Marlina dalam Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa bersama RRI Bengkalis, Selasa 12 Mei 2026..

Menurut Eji Marlina, saat ini pemerintah telah menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial. Sistem tersebut sudah terintegrasi dengan berbagai data nasional, termasuk data kependudukan dan aktivitas ekonomi masyarakat yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Sekarang indikator penilaian masyarakat bukan hanya kondisi sosial, tetapi juga kondisi ekonomi. Bahkan aktivitas judi online juga bisa terdeteksi dalam sistem,” ujarnya.

Ia menjelaskan, DTSEN menggunakan 39 variabel penilaian untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator yang dinilai di antaranya kepemilikan aset, usaha, penggunaan listrik, hingga aktivitas transaksi tertentu yang terhubung dengan data nasional.

Dalam dialog tersebut, Eji Marlina juga mengungkapkan pihaknya pernah menerima pengaduan dari seorang warga lanjut usia yang mempertanyakan terhentinya bantuan sosial yang sebelumnya diterima rutin.

Namun setelah dilakukan pengecekan melalui sistem, ditemukan adanya transaksi judi online menggunakan identitas keluarga tersebut dengan nominal cukup besar.

“Ketika dicek datanya, ternyata ada aktivitas transaksi judi online menggunakan identitas keluarga itu. Ini tentu mempengaruhi penilaian dalam DTSEN,” jelasnya.

Ia menambahkan, penggunaan NIK dalam berbagai aktivitas digital kini sangat mempengaruhi hasil pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.

Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati dalam penggunaan identitas pribadi agar tidak disalahgunakan pihak lain yang dapat berdampak terhadap status penerima bantuan sosial.

Sementara itu, H. Hambali mengatakan pemutakhiran data dilakukan secara berkala untuk memastikan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran.

Ia mengimbau masyarakat segera melapor melalui Puskesos desa maupun langsung ke Dinas Sosial apabila menemukan ketidaksesuaian data bantuan sosial di lapangan.

Menurut Hambali, keterlibatan masyarakat sangat penting agar data penerima bantuan tetap akurat, transparan, dan sesuai kondisi ekonomi sebenarnya.