RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah kini resmi menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar utama penyaluran bantuan sosial menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perubahan sistem tersebut disosialisasikan Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis melalui Dialog Interaktif Negeri Junjungan Menyapa di RRI Bengkalis, Selasa 12 Mei 2026.

Dalam dialog tersebut, H. Hambali menjelaskan bahwa DTSEN merupakan basis data nasional yang memuat informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia secara lebih lengkap dan terintegrasi.

Menurutnya, perubahan dari DTKS ke DTSEN mulai diterapkan sejak terbitnya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025. Jika sebelumnya DTKS hanya memuat data masyarakat penerima bantuan sosial, kini DTSEN mencakup seluruh data penduduk yang terhubung dengan data kependudukan nasional.

“Sekarang semua kepala keluarga masuk dalam DTSEN. Nantinya akan dikelompokkan berdasarkan desil satu sampai sepuluh sesuai tingkat kesejahteraannya,” jelas Hambali.

Ia mengatakan, masyarakat yang berada pada desil satu hingga lima menjadi prioritas penerima bantuan sosial. Sementara untuk Program Keluarga Harapan (PKH), penerima diprioritaskan pada desil satu dan dua dengan syarat tertentu.

Hambali menegaskan, keberadaan DTSEN diharapkan mampu membuat penyaluran bantuan sosial lebih tepat sasaran karena data masyarakat diperbarui secara berkala sesuai kondisi di lapangan.

Selain itu, pemerintah desa dan kelurahan juga memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data. Sebab, desa menjadi pihak yang paling memahami kondisi ekonomi masyarakat secara langsung.

Sementara itu, Eji Marlina mengatakan DTSEN merupakan gabungan dari sejumlah sumber data nasional, seperti DTKS, Regsosek dari BPS, dan data P3KE dari Bappenas.

“Sekarang indikator penilaiannya lebih rinci. Ada 39 variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, Dinas Sosial Bengkalis mengimbau masyarakat untuk aktif memperbarui data melalui pemerintah desa maupun Puskesos agar bantuan sosial benar-benar diterima warga yang berhak.