RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis mempertegas komitmennya dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui penguatan kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Bengkalis di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).

Penguatan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bengkalis bersama Kejari Bengkalis di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkalis, Rabu 6 Mei 2026.

Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso, mengatakan penguatan aspek hukum menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Setiap program dan kegiatan pemerintahan harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian dan patuh terhadap aturan yang berlaku. Dukungan aspek hukum sangat diperlukan agar langkah kita tetap berada di koridor yang benar,” ujar Bagus.

Menurutnya, peran Jaksa Pengacara Negara sangat strategis dalam memberikan pendampingan, pertimbangan, dan perlindungan hukum bagi perangkat daerah. Kerja sama ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas tugas serta mengamankan kepentingan hukum pemerintah daerah.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Bengkalis, Nadda Lubis, menyatakan kesiapan pihaknya dalam memberikan bantuan hukum dan layanan konsultasi kepada perangkat daerah.

“Lewat komunikasi dan koordinasi yang solid, kami optimis setiap kendala hukum dapat diselesaikan dengan tepat, sehingga memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Bengkalis,” pungkasnya.