RRI.CO.ID, Bengkalis - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Riau dari Partai Demokrat, Nur Hasmi Hasyim, menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru, Rabu, 25 Maret 2026. Rapat tersebut membahas peningkatan pelayanan serta pembenahan fasilitas di Pelabuhan Roro Dumai–Rupat, terutama pada pelayanan arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri.

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan lapangan yang dilakukan Nur Hasmi Hasyim ke Pelabuhan Roro Dumai–Rupat, menyusul banyaknya aspirasi dan keluhan masyarakat terkait pelayanan penyeberangan.

“Ini merupakan aduan masyarakat yang kami terima. Untuk itu saya turun langsung ke lapangan memastikan kondisi Roro, apalagi pada saat Lebaran, ada beberapa hal yang menjadi catatan penting,” ujar Nur Hasmi Hasyim.

Ia mengungkapkan, saat ini armada Roro yang beroperasi hanya dua unit, sementara satu armada lainnya tidak dapat difungsikan karena izin operasional yang telah habis.

“Kondisi armada saat ini hanya dua yang standby, satu lagi tidak bisa dioperasikan karena izinnya habis. Ini tentu berdampak pada pelayanan, khususnya saat lonjakan penumpang di masa Lebaran,” jelasnya.

Sebagai solusi, pihaknya mendorong penambahan armada baru guna mengantisipasi lonjakan penumpang. Bahkan, Dinas Perhubungan Provinsi Riau telah menyurati untuk peminjaman armada dari Bengkalis, meski hingga kini belum mendapat tanggapan, tapi di maklumi karena di Bengkalis juga masih melayani arus mudik dan balik lebaran idul fitri.

“Kami menyarankan agar segera mencari tambahan armada, baik melalui pengadaan maupun peminjaman, agar pelayanan mudik dan arus balik bisa maksimal,” tambahnya.

Selain itu, Nur Hasmi juga mengusulkan penambahan jam operasional penyeberangan hingga pukul 23.00 WIB untuk mengurai antrean kendaraan, terutama pada malam hari.

Dari sisi fasilitas, ia menyoroti kondisi pelabuhan yang dinilai masih belum optimal, khususnya di sisi Dumai. Ia menyebutkan area antrean kendaraan roda dua yang selama ini masih menggunakan tenda perlu dipermanenkan dan diperluas.

“Kita minta fasilitas antrean kendaraan roda dua ini dibuat permanen dan lebih besar, agar masyarakat lebih nyaman saat menunggu,” tegasnya.

Ia juga menyampaikan bahwa sejumlah fasilitas seperti ruang tunggu kini sudah mulai dapat difungsikan, namun masih diperlukan pembenahan di beberapa titik, termasuk koridor pejalan kaki yang sebagian belum berfungsi optimal akibat keterbatasan anggaran.

Nur Hasmi Hasyim turut mendorong agar pengelolaan pelabuhan Roro Dumai–Rupat dapat menggunakan skema Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), sehingga pengelolaan anggaran lebih fleksibel dan fokus pada peningkatan fasilitas.

“Retribusi dari Roro ini cukup besar, sekitar Rp3,7 miliar. Namun kita melihat fasilitasnya belum maksimal. Maka kami usulkan pengelolaan melalui BLUD agar lebih optimal untuk perbaikan dan pemeliharaan,” jelasnya.

Tak hanya itu, ia juga mengusulkan adanya keringanan biaya bagi ambulans yang melintasi penyeberangan tersebut, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Kami juga sudah mengusulkan di rapat koordinasi agar ambulans bisa mendapatkan fasilitas gratis atau minimal diskon, untuk membantu masyarakat dalam kondisi darurat,” ujarnya.

Sementara itu, Dinas Perhubungan Provinsi Riau menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan fasilitas serta meningkatkan pelayanan armada di penyeberangan Dumai–Rupat.

Dengan adanya koordinasi ini, diharapkan pelayanan penyeberangan Roro Dumai–Rupat semakin optimal, khususnya dalam menghadapi lonjakan arus mudik dan balik Lebaran Idulfitri.