RRI.CO.ID, Bengkalis - Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD Tahun 2027 sebagai bagian dari penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah. Kegiatan tersebut dipimpin Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Lantai II Kantor Bupati Siak, Selasa 3 Maret 2026.

Forum diikuti perangkat daerah, camat, tokoh masyarakat, pers serta perwakilan organisasi kemasyarakatan. Dalam sambutannya, Syamsurizal menekankan pentingnya forum tersebut sebagai proses perencanaan yang partisipatif, transparan, akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

“Kehadiran kita di sini untuk memastikan Siak ke depan lebih baik. Di forum ini, kami sampaikan arahan kebijakan terkait program prioritas dan arah pembangunan Kabupaten Siak pada tahun kedua kami setelah dilantik,” ujarnya.

Ia memaparkan lima prioritas pembangunan tahun 2027, yakni Si-Lestari untuk pemerataan pembangunan antarwilayah, Si-Cerdas penguatan pendidikan vokasional dan pelatihan kerja, Si-Sehat peningkatan layanan medis dan penurunan stunting, Si-Tumbuh penguatan kualitas SDM, serta Si-Maju peningkatan infrastruktur dasar hingga pelosok desa.

Dalam sesi diskusi, tokoh masyarakat H. Makmur menyoroti angka pengangguran di Siak yang mencapai lebih dari 5,30 persen. “Kami prihatin karena pengangguran ini menyangkut masa depan anak cucu kita. Mereka membutuhkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Kami mohon pemerintah Kabupaten Siak mencari solusi bersama untuk mengatasinya,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Syamsurizal menyampaikan Pemkab Siak telah berkoordinasi dengan pelaku usaha agar memprioritaskan tenaga kerja lokal serta mengoptimalkan CSR dan Baznas. “Kami sudah melakukan pertemuan dengan pelaku usaha di Kabupaten Siak agar tenaga kerja lebih memprioritaskan anak-anak Siak. Selain itu, CSR dan Baznas diupayakan agar bantuan tepat sasaran dan tidak hanya diterima oleh sebagian orang,” kata dia. Ia juga meminta dukungan camat dan OPD untuk meningkatkan PAD serta menyelaraskan 17 program daerah dengan program nasional.