RRI.CO,ID, Serang - Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Riau, Zulfran Irwan, menegaskan bahwa profesi wartawan menuntut integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap kode etik jurnalistik. Ia menilai penggunaan ijazah palsu oleh oknum yang mengaku wartawan merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi.

Hal tersebut disampaikannya di sela kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang berlangsung di Serang, Banten. Zulfran mengatakan pemalsuan ijazah bukan hanya melanggar etika profesi, tetapi juga termasuk tindakan kriminal yang dapat diproses secara hukum.

“Wartawan adalah profesi terhormat yang harus dijalani melalui proses yang benar. Menggunakan ijazah palsu bukan hanya melanggar etika, tetapi juga merupakan tindakan kriminal sesuai hukum yang berlaku,” ujarnya, Minggu 8 Februari 2026.

Ia menekankan bahwa integritas merupakan fondasi utama dalam dunia pers. Wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Menurutnya, kepercayaan publik terhadap media sangat ditentukan oleh kredibilitas wartawan. Karena itu, setiap anggota PWI diminta menjaga nama baik organisasi dan profesi jurnalistik.

“Jika ada wartawan yang memalsukan identitas atau ijazah, hal itu dapat merusak marwah pers secara keseluruhan,” katanya.

Zulfran juga menjelaskan PWI memiliki mekanisme keanggotaan yang jelas, mulai dari verifikasi administrasi hingga Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Proses tersebut bertujuan memastikan setiap anggota memiliki kemampuan dan latar belakang yang sah.

Ia mengimbau pengurus PWI kabupaten dan kota di Provinsi Riau agar lebih teliti dalam proses rekrutmen anggota. Jika ditemukan dokumen palsu, Dewan Kehormatan akan merekomendasikan penindakan sesuai aturan organisasi dan hukum yang berlaku.

“Tidak ada jalan pintas dalam profesi ini. Semua harus melalui proses yang legal dan sesuai aturan,” tuturnya.

Di akhir pernyataannya, ia berharap insan pers, khususnya di Riau, terus meningkatkan kualitas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas jurnalistik sebagai pilar demokrasi.