RRI.CO.ID, Bengkalis - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bengkalis melaksanakan Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integritas Tahun 2026 sekaligus penyerahan Surat Keputusan (SK) Outsourcing, Kamis, 22 Januari 2026, di Ruang Rapat Lantai 2 Kesbangpol Bengkalis.

Kegiatan ini menjadi wujud komitmen seluruh jajaran Kesbangpol Bengkalis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan publik di Tahun Anggaran 2026. Penandatanganan ini juga menegaskan tanggung jawab aparatur dalam melaksanakan tugas sesuai target dan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, dilakukan pula penyerahan SK Outsourcing sebagai bentuk legalitas serta kejelasan tugas dan tanggung jawab bagi tenaga pendukung operasional di lingkungan Kesbangpol Bengkalis. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kerja dan profesionalisme seluruh unsur aparatur.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkalis, Suwarto, dalam arahannya menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan sinergi dalam menjalankan tugas. Menurutnya, perjanjian kinerja dan pakta integritas bukan sekadar formalitas, melainkan komitmen nyata untuk bekerja profesional, akuntabel, dan bertanggung jawab.

“Penandatanganan ini merupakan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat. Saya juga berpesan agar seluruh jajaran menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, sehingga setiap tugas dijalankan dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab,” kata Suwarto.

Ia berharap seluruh pejabat dan pegawai, baik PNS, PPPK, PPPK PW, maupun tenaga outsourcing, dapat terus meningkatkan kinerja, menjaga profesionalisme, serta memberikan kontribusi terbaik dalam mendukung program pembangunan daerah.

Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris, para Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, pejabat fungsional, seluruh staf, serta tenaga outsourcing di lingkungan Kesbangpol Kabupaten Bengkalis. Melalui kegiatan ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah semakin meningkat.