KBRN, Bengkalis: Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di beberapa desa Kecamatan Siak Kecil, Bukit Batu, dan Bandar Laksamana menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Kondisi ini terjadi karena minimnya SPBU di wilayah tersebut. Saat ini, hanya ada dua SPBU yang beroperasi, yakni di Sungai Pakning dan Pangkalan Jambi.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) Kabupaten Bengkalis, Zulfan ST, menyebutkan jarak desa ke SPBU mencapai 15 hingga 20 kilometer sehingga menyulitkan warga.

“Memang penjualan eceran tidak dilegalkan karena Pertamina melarang distribusi Pertalite di pengecer. Namun melihat kondisi masyarakat yang jauh dari SPBU, kami akan meminta pertimbangan kepada Pertamina agar diberikan dispensasi khusus,” ujar Zulfan, Rabu (27/8/2025).

Zulfan menjelaskan bahwa mulai 1 September 2025, pembelian BBM tidak lagi menggunakan rekomendasi desa, melainkan melalui aplikasi resmi Pertamina yang dilengkapi barcode. Barcode tersebut diterbitkan oleh dinas terkait, seperti Dinas Perikanan untuk nelayan, Dinas Koperasi untuk UMKM, hingga Dinas Perhubungan dan pemerintah desa/kelurahan sesuai aturan yang berlaku.

Sementara itu, pemilik SPBU di Desa Pangkalan Jambi, Hermanto, menegaskan pihaknya hanya melayani pembelian BBM yang dilengkapi barcode resmi.

“Pertamina sudah mengingatkan agar SPBU tidak menjual tanpa barcode. Untuk solar bagi nelayan, misalnya, mereka harus terdaftar di Dinas Perikanan. Sejauh ini nelayan tidak mengalami kendala karena rata-rata sudah terdata resmi,” jelas Hermanto.

Hermanto menambahkan, pembelian dengan jerigen juga tidak bisa dilayani tanpa barcode resmi. Hal ini untuk memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan sesuai ketentuan Pertamina.

Dengan adanya usulan Disdagprin, masyarakat desa berharap Pertamina dapat memberikan kebijakan khusus agar akses BBM lebih mudah, terutama bagi warga yang tinggal jauh dari pusat SPBU.