RRI.CO.ID, Selatpanjang - Bupati Kepulauan Meranti Asmar menegaskan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 harus berlangsung secara objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan. Penegasan tersebut disampaikan saat menghadiri Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas SPMB jenjang SD dan SMP di Aula Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Rabu 3 Juni 2026.
Menurut Asmar, pendidikan merupakan hak seluruh anak bangsa sehingga proses penerimaan murid baru tidak boleh diwarnai praktik diskriminasi, kolusi maupun nepotisme. Ia meminta seluruh pihak menjalankan aturan yang telah ditetapkan demi menjamin keadilan bagi seluruh calon peserta didik.
“Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa. Sistem penerimaan murid baru harus bebas dari praktik diskriminasi, kolusi maupun nepotisme. Setiap keputusan harus didasarkan pada aturan yang jelas, data yang valid, dan pertimbangan yang adil,” tegasnya.
Asmar juga meminta seluruh pemangku kepentingan pendidikan memberikan informasi yang benar kepada masyarakat terkait mekanisme SPMB. Ia menegaskan tidak ada istilah sekolah favorit karena seluruh sekolah memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Sekolah favorit itu tidak ada. Semua sekolah memiliki peran yang sama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang penting, masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan benar tentang SPMB,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti, Tunjiarto, mengatakan pelaksanaan SPMB menjadi bagian dari upaya menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan yang layak dan berkualitas. Ia menjelaskan penerimaan murid baru dilaksanakan secara daring serta didukung berbagai program pembangunan pendidikan yang sedang berjalan.
Tunjiarto mengungkapkan pada tahun 2026 Kabupaten Kepulauan Meranti memperoleh program revitalisasi untuk 84 sekolah mulai dari jenjang PAUD hingga SMP.
“Program prioritas pendidikan saat ini tidak hanya penerimaan murid baru, tetapi juga revitalisasi sekolah, pengembangan sekolah inklusif, penguatan sarana pendidikan, hingga peningkatan kualitas layanan pendidikan,” katanya.
Ia menambahkan pemerintah daerah terus berupaya memperluas akses pendidikan dan meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat, termasuk di wilayah perbatasan dan daerah terpencil.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....